Relawan untuk Dunia

Sampul buku "Relawan Dunia"

Sebetulnya saat pertama kali akan menulis tentang relawan, saya agak ragu dan bertanya-tanya. Mengapa dan apa pentingnya tulisan ini dibaca orang? Kegiatan saya dan mungkin teman-teman relawan dari Rumah Dunia (d.h Pustakaloka Rumah Dunia) adalah kisah pribadi yang juga mencari kepuasan pribadi. Bagi saya, awalnya tidak terpikir untuk menggapai cita-cita besar, seperti slogan Rumah Dunia: “mencerdaskan dan membentuk generasi baru.” Akan tetapi, mungkin kisah seperti ini—yang pribadi—bisa menyuarakan kepada para relawan apapun dan di mana pun, bahwa: kita tidak sendiri!

*              *              *

Sore itu langit sangat gelap dan hujan turun membasahi bumi. Di benak saya hanya terpikir, semoga motor vespa putih saya tidak mogok di jalan yang membelah pekuburan dan sawah ini. Sementara Endang Rukmana yang membonceng di belakang tidak bisa diandalkan urusan mesin.

“Lanjut ga nih, Ndang?” saya menoleh ke belakang sambil terus mewaspadai jalan berlubang yang mulai tertutup genangan air hujan.

“Tanggung. Terus aja,” Endang menjawab sambil menyeka air hujan di wajahnya. “Kayaknya sebentar lagi.” Di kanan-kiri kami pekuburan dan di depan kami sawah membentang, tidak ada tanda-tanda yang disebut Rumah Dunia. Endang memang tidak cocok menjadi peramal, pikir saya. Bagaimana dia bisa tahu Rumah Dunia yang kami tuju sebentar lagi, padahal dia sendiri sering hilang arah, gerutuk saya dalam hati.

Hujan menderas. Sementara, saya dan Endang nekad berbasah-basahan menerobos hujan deras untuk “mencari” Rumah Dunia. Selain karena belum tahu lokasinya, kami “mencari” Rumah Dunia karena semangat muda kami yang meletup-letup, rasa penasaran, dan kehausan akan komunitas kepenulisan yang diasuh oleh penulis ternama itu. Kami memang belum tahu, apakah Rumah Dunia itu komunitas yang menyenangkan atau tidak. Namun, laiknya anak muda lain di Serang yang heboh kedatangan artis atau band musik dari Jakarta, seperti itu pula energi yang menggerakan kami “mencari” Rumah Dunia di kota Serang yang sepi dari komunitas-komunitas serupa.

Berbekal peta dari Toto ST Radik kami meraba-raba jalan ke Rumah Dunia. Sebelum bergabung dengan Rumah Dunia, setiap Minggu sore saya dan belasan teman dari berbagai sekolah di Serang belajar sastra dibawah binaan Toto ST Radik. Mas Toto, begitu biasa kami memanggilnya, mengasuh Sanggar Sastra Siswa Indonesia (SSSI) yang didanai oleh Majalah Sastra Horison dan Ford Foundation. Memodifikasi istilah “Revolusi Berhenti di Hari Minggu”-nya Prof. Emil Salim, justru di SSSI kami memulai “revolusi di hari Minggu”. Revolusi ini berarti perubahan mendasar dalam diri kami melalui sastra yang memanusiakan dan memberbudayakan manusia. Nah, dari Mas Toto pula kami mengenal Gol A Gong (d.h Gola Gong) yang tengah merintis (Pustakaloka) Rumah Dunia.

Setelah hujan berangsur mereda dan kami bertanya kesana-kemari; ternyata belum banyak orang sekitar yang mengenal Pustakaloka Rumah Dunia… akhirnya kami sampai juga! Di pintu belakang rumah Gol  A Gong, kami diterima oleh Tias Tatanka. Gol A Gong masih dalam perjalanan pulang dari Jakarta, tutur Tias sambil melirik air hujan yang menetes dari ujung celana kami. Kami mengenalkan diri, mengutarakan maksud kedatangan, sambil menahan gemigil. Mungkin saat itu Tias keheranan melihat dua anak manusia basah kuyup yang kedinginan, mengetuk pintu rumahnya, dan membasahi teras rumahnya. Setelah saya menyerahkan buku novel sebagai syarat pendaftaran Kelas Menulis Rumah Dunia angkatan pertama (untung tidak ikut kebasahan), kami pamit dan kembali menggelindingkan roda vespa tua saya.

Gerbang Rumah Dunia, Serang

Sepanjang jalan saya dan Endang tersenyum sambil berceloteh tentang perjalanan di tengah hujan yang agak heroik itu, hehe. Dalam benak kami saat itu, menjadi bagian Rumah Dunia akan mengakselerasi pencapaian dan membuka lebih banyak peluang. Belum terpikir untuk mencerdaskan dan membentuk generasi baru, karena di pikiran kami, mungkin, kami adalah generasi baru yang perlu dicerdaskan itu. Kelak kami baru menyadari bahwa Toto ST Radik dan Gol A Gong adalah kombinasi guru yang sangat inspiratif; Toto menusuk lembut, sementara Gong menggebrak keras. Dalam perjalanan pulang, angin dingin mengibas-ngibas baju kami yang basah kuyup, tapi senyum kami sangat lebar.

*              *              *

                Sebenarnya saat pertama kali datang ke Rumah Dunia, saya tidak berniat menjadi relawan, tetapi mendaftar sebagai peserta angkatan pertama Kelas Menulis Rumah Dunia. Sebuah program yang sangat menarik. Bagaimana tidak? Selain mendapatkan pengetahuan tentang kepenulisan fiksi, non-fiksi, jurnalistik, dan skenario dari pelbagai ahli; kami pun selalu disuguhi aneka gogodoh (gorengan), seperti tahu isi, pisang goreng, bakwan, ubi goreng; juga minuman teh, kopi, bahkan kadang-kadang mie ayam; gratis pula!

Satu hal yang belum berubah dan sangat khas dari Rumah Dunia, sejak saya bergabung di Kelas Menulis hingga saat ini, adalah momen-momen perjalanan pulang dari Rumah Dunia. Seiring dengan langkah-langkah menjauhi Rumah Dunia, ada monolog yang menggelayut di benak saya: sudah menulis apa pekan ini? Sudah dimuat di mana tulisanmu? Apa pencapaianmu pekan ini? Beruntung saya menemukan Rumah Dunia, sebuah tempat dengan atmosfer penuh energi positif yang membuat saya terpacu berkarya lebih cepat dan seolah memiliki “utang” untuk terus berprogres.

Dipecut cambuk Rumah Dunia itu, saya dan Endang telah bersepakat untuk “berkejaran” dalam berkarya. Berawal dari saling memberikan informasi perihal lomba penulisan, lalu bersaing dalam lomba yang sama, kemudian bergantian merebut juara teratas. Kami juga bersaing menulis di koran lokal hingga pada medio 2004 memberanikan menerbitkan buku kumpulan artikel: Dari Donat Sampai Presiden. Berikut penuturan Firman Venayaksa tentang kami:

Sebentar lagi Aad (Adkhilni) dan Endang akan meluncurkan buku mereka berupa esai-esai yang pernah dimuat di koran lokal. Berbahagialah mereka, soalnya tak semua siswa SMU bisa berbuat seperti mereka. Saya dan Ibnu (Ibnu Adam Avicienna)—meminjam motor Golagong—pergi ke rumah mereka. Pertama kami pergi ke rumah Aad. Di tempatnya, buku-buku menjadi pajangan yang cukup menarik, berderet-deret, banyak sekali. Rupanya budaya literat sudah menjalar dalam keluarganya. Lantas kami berdiskusi selama satu jam. Dari lontaran pemikirannya, suatu saat Aad akan menjadi pegawai negeri. Saya tahu itu (karena tak ada lagi yang harus ia pilih). Ketika kami menuju rumah Endang, sangat berbeda. Endang bukan berasal dari keluarga literat, bukan dari keluarga mampu. Namun gejolak jiwanya yang akan membuktikan bahwa ia mampu mengubah kehidupannya hari ini. Endang punya dua pilihan: pertama, ia akan menjadi orang terkenal. Kedua, ia akan menjadi orang gila. Sedangkan alternatif dari dua pilihan itu adalah ia bisa menjadi orang terkenal karena kegilaannya! Kita lihat nanti. (Firman Venayaksa “Banten Terjangkit Virus Sastra”)

Bersekolah, menulis, dan menjadi relawan, kami lakukan bersamaan dan mengalir begitu saja. Saya masih ingat, pada suatu sore, saat proses Kelas Menulis angkatan pertama menggelinding, Gol A Gong mengumpulkan kami dan memberitahu, “kalian angkatan pertama ini adalah pilot project...” ujar Gol A Gong sambil mencomot tahu isi dan menguyahnya cepat-cepat. Wuih. Istilahnya keren sekali, pikir saya saat itu.

“Dan kalian jangan hanya sebagai penikmat saja, tapi kalian harus menjadi bagian dari orang yang membuat kue di Rumah Dunia ini...” lanjut Gol A Gong, sementara mulutnya masih penuh menguyah gorengan yang berminyak. “...yaitu dengan menjadi volunteer.”

Saya bengong. Pisang goreng yang saya comot itu terhenti di depan mulut saya. Apa itu volunteer? Saya yang masih berseragam putih abu-abu baru kali itu mendengar kata volunteer. Bagi saya kata volunteer terdengar keren, seperti kata avonturir yang banyak saya temukan di novel Balada Si Roy. Akan tetapi, mungkin karena terdengar terlalu asing dan banyak relawan diterjunkan untuk menolong korban tsunami di Aceh, istilah volunteer Rumah Dunia lambat laun berganti menjadi relawan.

         Tidak terasa Rumah Dunia sudah menjadi bagian dari akhir pekan saya selama beberapa tahun terakhir ini. Dibandingkan dengan relawan lainnya yang “nyantri” dan menjadi “kuncen” di “pesantren” Rumah Dunia, saya hanya “relawan part-time”. Part-time karena saya masih bersekolah di SMAN 1 Serang, sementara saat sore hari saya juga mengelola SMP Terbuka di dekat tempat saya tinggal. Jadi praktis waktu untuk Rumah Dunia hanya saat akhir pekan atau persiapan acara saja, seperti menyetting lokasi Rumah Dunia untuk acara tertentu, menjadi seksi sibuk, dan kembali merapikan lokasi setelah acara selesai.

            Pernah suatu ketika, pada saat saya ditunjuk menjadi Sekretaris “Gonjlengan Wacana” Klab Diskusi Rumah Dunia, interaksi saya dengan Rumah Dunia semakin intens. Saya lebih sering bulak-balik ke Ciloang dan membagikan surat undangan Klab Diskusi kepada para pembicara dan peserta. Adalah Mahdi Duri, sebagai Ketua Klab Diskusi, yang mengenalkan dan menemani saya berkeliling kota Serang untuk mengundang para pembicara dan menyebarkan pamflet di sana-sini. Karena kesibukannya di Tangerang, maka waktu untuk mengurusi Klab Diskusi pun menjadi sangat terbatas, sehingga kadang kami mengurusi Klab Diskusi di saat jam istirahat sekolah saya. Ketika itu pun, Rumah Dunia belum memiliki “motor dinas”, sehingga sering kali kami harus merogoh kocek sendiri untuk meminyaki mesin Klab Diskusi. Kembali vespa putih kesayangan saya menjadi andalan. Gelinding roda kecilnya membawa saya dan Mahdi untuk mengenalkan Rumah Dunia ke khalayak dan mengundang orang datang ke “Gonjlengan Wacana” Klab Diskusi Rumah Dunia. Baru saya sadari sekarang, pengalaman saya mengurusi Klab Diskusi ini sangat membekali saya dalam mengelola kepanitiaan dan organisasi yang lebih besar.

*              *              *

                Seiring dengan waktu, Rumah Dunia mulai melakukan ekspansi: pembebasan lahan, penyebaran virus literasi, perluasan anggota, hingga para tokoh masyarakat, pendidikan, dan politik merapat ke Rumah Dunia. Jika menyelenggarakan acara, Rumah Dunia selalu sesak dihadiri orang dari berbagai daerah hingga di luar Banten. Hampir bisa dipastikan, ketika para hadirin berkenalan dengan para relawan, beberapa dari mereka menyampaikan kekagumannya pada Rumah Dunia. “Kalian sangat beruntung berada di Rumah Dunia,” tutur salah seorang tamu dari Jakarta. “Rumah Dunia adalah gudang harta karun!” imbuh tamu lainnya.

                Ketika itu, saya yang masih berseragam putih abu-abu, heran dengan respon luar biasa para tamu dari Jakarta itu. Saya dan beberapa relawan lainnya, tidak melihat Rumah Dunia seistimewa para tamu itu. Kelak, saat saya berada di luar Rumah Dunia, saya baru paham dengan respon para tamu yang menurut kami berlebihan itu.

Saya pun melanjutkan kuliah ke Univ. Gadjah Mada; sekaligus “ditugaskan” sebagai Ambassador Rumah Dunia di Yogyakarta. Saya menerima “credential letter” dari Presiden RD, saat itu masih Gol A Gong, untuk mengenalkan Rumah Dunia, berbagi semangat, dan menyerap manfaat dari komunitas-komunitas serupa di Yogya dan sekitarnya. Layaknya Duta Besar sungguhan, secara periodik saya sering dimintai laporan dalam bentuk tulisan dan “dipanggil” untuk menyampaikan paparan tentang “wilayah akreditasi”, seperti pada saat Pesta Anak Rumah Dunia 2007.

Gerbang Universitas Gadjah Mada

                Sebelum menjadi Ambassador, pada Januari 2004 saya juga berkesempatan untuk mengenalkan RD dan SSSI kepada para penulis di Victoria-Australia. Ke sana saya membawa Jurnal Rumah Dunia, Jurnal Sastra Ketika (SSSI), buku Dari Donat Sampai Presiden, dan kumpulan cerpen Kacamata Sidik, serta berdiskusi dengan beberapa penulis Negeri Kanguru tentang gerakan literasi di masing-masing daerah.

                Saat menjadi Ambassador Rumah Dunia di Yogya, akhirnya saya paham maksud para tamu yang memuji-muji Rumah Dunia itu. Jelas saja para relawan tidak bisa melihatnya. Karena yang sedang dibicarakan para tamu itu adalah air dan para relawan adalah ikan yang hidup dalam kolam itu. Tentu saja para relawan tidak bisa melihat dengan jelas dan merasakan sejuknya air yang dicari banyak orang kecuali mereka keluar dari dalam kolam itu.

*              *              *

                Menjadi relawan adalah sebuah proses. Saya merasa tidak yang spesial menjadi siswa SMA sekaligus relawan Rumah Dunia. Saya menjalani tugas-tugas kerelawanan seperti juga teman-teman lain berkegiatan. Akan tetapi, justru hari-demi-hari yang saya lalui sesungguhnya adalah proses pematangan jiwa kerelawanan (voluntarism) dalam pribadi saya.

Ketika gempa melanda Yogya pada 2006, secara naluriah saya terpanggil untuk membantu menandu korban-korban gempa untuk mendapatkan perawatan medis di RSUP Sardjito yang sudah sesak oleh korban gempa dari berbagai penjuru Yogya itu. Bahkan saking sulitnya mencari tempat untuk membaringkan korban di RS tersebut, suatu ketika, saya dan beberapa rekan relawan gempa baru menyadari korban yang kami tandu itu sudah terbujur kaku meninggal dunia.

Gempa Yogya 2006

Pun juga dengan peristiwa Revolusi 25 Januari 2011 di Mesir. Kala itu saya sedang bertugas (short posting) di KBRI Cairo sebagai diplomat muda lulusan Sekolah Dinas Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri. Gelombang demonstrasi menuntut Presiden Mubarak untuk mundur semakin berlarut-larut dan sudah merengut korban puluhan jiwa. Walau tidak ada kewajiban, saya memutuskan untuk menginap di KBRI tanggal 31 Januari malam itu dengan tujuan membantu piket jaga malam di tengah kondisi yang tidak menentu. Ternyata benar firasat saya. Perintah evakuasi turun dari Jakarta pada 31 Januari siang. “Untung saya sudah siap dengan peralatan tempur untuk malam,” pikir saya. Malam itu kondisi semakin rumit. Jakarta ternyata memerintahkan evakuasi dalam 24 jam dan pesawat evakusai sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Duta Besar mengerahkan staf yang tersisa malam itu sepenuhnya. Saya bertanggung jawab menangani pendataan empat ratusan WNI evakuasi tahap pertama sambil menjawab telepon dari Indonesia yang menanyakan kondisi keluarganya di Mesir sepanjang malam.

Ternyata tidak berhenti di situ. Pada tengah malam, Pak Dubes pun memerintahkan saya dan seorang kawan untuk mengawal evakuasi tahap pertama ini hingga tiba di Jakarta.

“Kondisi di Bandara Kairo dan di dalam pesawat serba tidak menentu. Harus ada orang KBRI yang bisa menjelaskan dan menenangkan ratusan WNI kita di sana,” kata Pak Dubes A.M. Fachir membuka pembicaraan.

“Kamu...” Pak Dubes menunjuk saya, “saya perintahkan untuk mengawal evakuasi tahap pertama ini hingga ke Jakarta supaya berjalan sesuai rencana. Siap?!”

“Siap, Pak!” jawab saya pendek.

“Selepas Subuh, kamu pulang dan segera packing. Untuk penjelasan lebih teknis, segera temui Bapak Atase Pertahanan”

“Siap, Pak!” Kami berjabat tangan dan saya pamit mohon izin.

  

WNI yang dievakuasi dari Kairo

*              *              *

                Pengalaman saya tentu belum banyak, tetapi dari pengalaman saya yang masih sangat minim ini, saya belajar sesuatu: menjadi relawan syaratnya hanya satu, yakni ikhlas. Tidak dibayar dan jangan mengharapkan imbalan, karena Tuhan Yang Maha Teliti tidak akan salah menghitung.

Takdir menuntun saya menjadi “relawan” di berbagai tempat. Saya yakin dan percaya, pengalaman saya menjadi relawan gempa Yogya, “relawan” evakuasi WNI dari Kairo, dan pengalaman-pengalaman lainnya berakar kuat dari jiwa kerelawanan (voluntarism) yang ditempa sejak di Rumah Dunia. Tidak pernah terpikir sedikit pun sebelumnya bahwa Yogya akan gempa dan Mesir akan bergejolak. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa kerelawanan, yang terpanggil untuk bergerak membantu melampaui kepentingannya sendiri.

        Rumah Dunia adalah rumah untuk mengerti dunia. Di Rumah Dunia pula sejatinya para relawan dipersiapkan dan mempersiapkan diri menjadi relawan sejati, bukan hanya untuk Rumah Dunia, tetapi juga menjadi relawan untuk Dunia. Saya percaya, langkah-langkah ikhlas para relawan Rumah Dunia akan menggelindingkan bola salju peradaban menjadi sebuah langkah besar peradaban Dunia.***

Politik Islamisme Pasca Revolusi Mesir

dimuat di "Jurnal Diplomasi" terbitan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI
Vol. 3 No. 2 Juni 2011

Abstract

The fright of Islamists coming to power has long been an obstacle to democratisation in authoritarian states of the Muslim world. Islamists have been, and might be continue to be, the best organised and most credible opposition movements in many of these countries. They are also commonly, if not always correctly, assumed to be in the best position to capitalise on any democratic opening of their political systems.

The Great Arab Revolution or Arab Spring—also commontly called the Revolution of 25 January in Egypt—put an end to three decades of the Mubarak regime and more people also enthusiastic about participating in politics despite concerns, include the Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood in Egypt, since its birth in 1928 and banned in 1954, operating as a semi-secret movement under varying degrees of pressure from the state, grew become a genuine opposition in non-democratic political system in Egypt.

Post- the Revolution of 25 January, Muslim Brotherhood that has slogan “Islam is solution” finally decide to join the “non-Islamic” political system and build a political party named Justice and Freedom Party that will run for election in September 2011. Interestingly, the Justice and Freedom Party formed a coalition with the Wafd Party, known as a secular party and have uneasy relations with the Brotherhood.

The goal of this paper is to re-examine some of the assumptions about the revolution in Egypt not only bring change for Egypt itself and the region, but also might be taken as the inspiration  for the ideology and activism of Islamism in the other regions. This paper also would review the other Islamism movement in Turkey, Adalet ve Kalkınma Partisi (Justice and Development Party), that might be inspire Muslim Brotherhood and other Islamism movement, how to adaptive and win the election within the secular political system.

Pendahuluan

Kekuatan jejaring sosial seperti facebook dan twitter telah menyebarkan “revolusi” di Tunisia ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Tumbangnya rezim Ben Ali telah diikuti dengan lengsernya Presiden Mubarak yang kemudian diikuti dengan merebaknya gejolak sosial di negara-negara lain di Dunia Arab melahirkan, apa yang disebut oleh para pengamat internasional dan media, Arab Spring atau The Great Arab Revolution. Pada umumnya perubahan sosial politik tersebut dipicu oleh keinginan dari kelompok menengah, intelektual, dan muda yang terintegrasi melalui jejaring facebook dan twitter sehingga memiliki gerak politik yang lebih bebas.

Menurut A.M. Fachir[1] penyebab lahirnya Arab Spring, dikarenakan adanya ketidakseimbangan pembangunan, antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik, terutama pengabaian hak-hak sipil, pelanggaran HAM serta kesenjangan ekonomi, mengarahkan kepada ketidakadilan sosial yang akhirnya berujung pada revolusi (people power). Penguasa otoritarian tidak memiliki monopoli informasi, terutama pada dunia digital, seperti halnya monopoli penguasa pada kekuasaan dan ekonomi. Kekuatan reformis memanfaatkan celah ini untuk menggalang masa demonstrasi hingga meledakkan Arab Spring.

Demonstrasi "Arab Spring" di Tunisia

Terbit di Tunisia, Arab Spring menemukan momentum terbaiknya di Mesir. Mesir sebagai negara Arab menjadi rujukan politik dunia Arab dan memiliki akses strategis geopolitik yang menentukan masa depan kawasan, tidak luput dari gelombang perubahan itu. Dengan tergulingnya Presiden Mubarak, maka era transisi demokratisasi Mesir pun dimulai dan memancing banyak pihak untuk terlibat, baik kekuatan politik domestik maupun internasional.

Tidak terkecuali Ikhwanul Muslimun (Muslim Brotherhood/Persaudaraan Muslim)[2] yang sering disebut sebagai organisasi bawah tanah paling rapi dan kekuatan oposisi terbesar muncul membentuk partai politik untuk ikut bersaing pada pemilu September 2011. Sejak dinyatakan terlarang pada 1954, Ikhwanul Muslimun tumbuh sebagai “mitos” kekuatan besar bawah tanah yang belum pernah teruji kebenarannya melalui prosedur demokrasi hingga hari ini.

Akan tetapi, pasca-revolusi Mesir, Ikhwanul Muslimun memiliki perhatian yang tinggi untuk meraih kekuasaan melalui sistem politik dan membuktikan asumsi serta kontroversi tentang kekuatannya di Mesir. Hanya sepuluh hari setelah (mantan) Presiden Mubarak digulingkan pada 11 Februari, Ikhwanul Muslimun mengumumkan niatnya untuk mendirikan partai politik, meskipun konstitusi Mesir melarang pendirian partai politik berdasarkan agama.[3]

Keterlibatan resmi Ikhwanul Muslimun, sebagai gerakan Islamisme yang memiliki pengaruh luas di dunia, pada sistem politik Mesir merupakan gejala menarik bagi perkembangan mutakhir ideologi dan aktivitas Islamisme. Terutama setelah partai politik bentukan Ikhwanul Muslimun membangun koalisi dengan partai-partai ultra sekuler.[4]

Lambang Ikhwanul Muslimin dan pendirinya Hassan al-Banna

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis gejala perubahan pada ideologi Islamisme melalui aktivitas terbaru Ikhwanul Muslimun yang kompromistis dan mencoba beradaptasi dengan sistem politik non-Islam, seperti yang telah lebih dahulu dilakukan oleh Adalet ve Kalkınma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) di Turki yang kembali memenangkan pemilu 2011.

Pergeseran Ideologi Islamisme

Islamisme pertama kali dicetuskan oleh Jamaludin Al-Afghani (1838—1897) sebagai paham politik alternatif dalam menyatukan negara-negara termasuk di daerah jajahan Inggris yang mempunyai akar budaya dan tradisi yang berbeda dengan budaya dan tradisi Arab, kemudian dikembangkan dan dikenal pula sebagai Pan Islamisme.

Islamisme atau Politik Islamisme dapat didefinisikan sebagai seperangkat ideologi yang mempercayai bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga mencakup sistem hidup yang lengkap, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan muslim harus bersatu di bawah sistem Islam; panduan utuh dalam kehidupan sosial dan politik sebagaimana juga panduan kehidupan pribadi[5]; ideologi yang memandu masyarakat secara utuh dan harus ditegaskan dengan syariah Islam[6]; dan gerakan politik yang berupaya menyelesaikan segala permasalahan politik modern dengan referensi kitab suci[7]. Ideologi Islam memiliki peranan berarti, karena ideologi ini dipandang—secara benar atau keliru—telah menyuguhkan nilai-nilai yang berlawanan dengan nilai-nilai Barat.[8] Beberapa pengamat juga menyebutkan Islamisme dapat didefinisikan lebih longgar, yaitu dalam bentuk politik identitas atau dukungan untuk identitas, keaslian, revivalisme regionalisme, dan revitalisasi komunitas.[9]

Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimun, mendefiniskan Islamisme sebagai visi Islam yang komprehensif, yang meliputi kehidupan politik, sisial, dan ekonomi. “Islam adalah iman dan ritual, negara (wathan) dan kebangsaan, agama dan negara, spiritual dan amal, al-Quran dan pedang”.[10]

Anthony Bubalo dkk[11] meneliti dan membandingkan tiga gerakan Islamisme di negara-negara dengan demokrasi yang tumbuh, yakni Indonesia, Turki, dan Mesir. Dimulai dengan Ikhwanul Muslimun di Mesir, sebuah gerakan yang berkomitmen untuk reformasi, tetapi bergerak dalam konteks politik non-demokratis. Dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sejahtera, yang banyak mengadopsi model aktivitas Ikhwanul Muslimun dengan iklim berdemokrasi yang baru dan belum matang di Indonesia. Akhirnya, Bubalo mengkaji kasus Adalet ve Kalkınma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) sebuah partai “pasca-Islam” yang bergerak di Turki di mana sistem politik demokrasi yang cukup tua, tetapi belum komplit.

ki-ka: PKS (Indonesia), Ikhwanul Muslimin (Mesir), AKP (Turki)

Hasil studi tersebut menghasilkan penemuan yang mengejutkan, bahwa ideologi dan aktivitas Islamisme menunjukan pergeseran-pergeseran yang cukup konsisten sebagai manifestasi dari pergerakan organisasi dari konteks non-demokratis ke konteks yang lebih demokratis.

Pertama, pergeseran dari negara syariah ke nilai syariah. Gerakan Islamis menunjukan pergeseran yang konsisten dari penegakan syariah Islam yang menuntut institusi negara (negara atau sistem Islam) menjadi fokus pada syariah sebagai seperangkat nilai atau prinsip yang diberlakukan melalui proses politik. Ini merupakan konklusi logis dari keputusan taktis untuk mencapai tujuan melalui partisipasi politik daripada revolusi, tetapi perubahan ini juga menuntut konsekuensi yang serius, karena berpotensi mengubah tujuan historis ideologi Islam untuk membentuk negara Islam. Dengan kata lain, negara Islam sebagai faktor mengislamkan masyarakat menjadi kurang penting untuk gerakan Islam masa kini.

Kedua, pergeseran dari pemerintahan Islam ke “tata pemerintahan yang baik” (good governance). Studi kasus dari ketiga gerakan tersebut menunjukan sekularisasi terhadap agenda kebijakan Islam. Namun bukan berarti bahwa mereka meninggalkan agenda agamis atau menerima kebijakan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Konsistensi atas interpretasi mereka tentang Islam tetap penting, tetapi dalam konteks ini ketelibatan mereka dalam isu-isu yang sangat luas, memaksa mereka untuk menggunakan kata “Islam”sesedikit mungkin. Dan terkadang sulit untuk menunjukkan kepada para pendukung bagaimana solusi Islami yang ditawarkan gerakan ini atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini tercermin dari, misalnya, pendekatan kebijakan ekonomi telah bergeser dari fokus historis Islamisme pada kesetaraan sosial kepada pendekatan yang lebih neo-liberal. Pergeseran ini selain dapat merespon permasalahan, sekaligus juga dapat memenuhi tujuan politik, yaitu menarik pendukung baru.

          Ketiga, pergeseran dari pesan moral ke moralitas para utusan. Melengkapi pergeseran sebelumnya, titik diferensiasi menjadi kurang bersifat ideologis dan berpesan moral, tetapi lebih menekankan pada personal representasi pergerakan. Hal ini sejalan dengan tujuan historis Islamisme yang berusaha menawarkan ideologi untuk sosial, ekonomi, dan reformasi politik, sekaligus contoh pribadi berperilaku Islami dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena daya tarik pribadi wakil partai inilah, gerakan memenangkan dukungan lebih banyak sehingga konstituen mempertimbangkan kembali ideologi dan agenda kebijakan.

Keempat, pergeseran atas keberagaman anggota. Pergeseran pada ide-ide dan aktivitas gerakan Islamis mendorong dan merefleksikan perubahan dalam keanggotaan dan partai. Sebagai gerakan sosial-keagamaan, Islamis biasanya membatasi keanggotaan mereka untuk orang-orang dengan kriteria khusus—biasanya laki-laki, muslim, atau seorang “muslim spesial”yang memegang kemampuan tafsir ajaran Islam dan berperan strategis di masyarakat. Akan tetapi, sebagai partai politik dalam konteks demokrasi adalah penting untuk memperluas basis keanggotaan, terutama untuk menarik kemampuan politik dari berbagai lapisan. Perluasan keanggotaan ini menghasilkan ketegangan, bahkan perubahan identitas, meskipun dilakukan secara bertahap.

Kelima, regenerasi. Kecenderungan gerakan Islamis mengikuti arus demokrasi sering sekali dihambat karena kurangnya demokrasi di kalangan internal. Keterlibatan gerakan dalam aktivitas politik sering kali memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk, dalam beberapa kasus, melewati hirarki internal. Hal ini terjadi pada Ikhwanul Muslimun di Mesir; meskipun pada akhirnya kedisiplinan internal dapat ditegakkan dengan mengorbankan dinamika dan perdebatan internal. Sebaliknya pada kasus PKS dan AKP, menunjukan ketersediaan lebih banyak ruang politik yang demokratis serta peluang yang lebih besar untuk munculnya kaum muda yang lebih berpikiran terbuka, berwawasan global, dan aktivis lapangan.

Keenam, osilasi (oscillation) bukan moderasi. Gejala pergeseran yang tampak pada gerakan Islamis adalah osilasi daripada moderasi. Artinya, dalam konteks politik yang lebih terbuka terdapat kesempatan yang lebih besar bagi dinamika ideologi atau osilasi pada dua hal. Pertama, ketegangan antara faksi puritan dan pragmatis membuat orientasi ideologi gerakan menjadi lebih kuat. Kedua, dalam kerangka ketegangan ini, setiap sisi gerakan akan meraih kemenangan pada satu isu tertentu. Misalnya, pada satu isu tertentu, partai akan lebih dekat pada prinsipnya, sementara pada isu lain akan lebih terlihat pragmatis. Dengan kata lain, partai Islam, seperti kebanyakan partai, tidak akan menjadi sangat moderat (atau menjadi lebih ekstrim), tetapi akan terus menghadapi ketegangan internal yang mengharuskan terus berosilasi, sehingga setiap faksi partai akan terus berupaya mempengaruhi posisi dan keputusan partai.

AKP: Partai Post-Islamisme Meraih Kemenangan di Negara Sekuler

         Pada 1924, Majelis Nasional Turki membubarkan kekhalifahan Islam terakhir di dunia, sebuah institusi yang mengklaim sebagai penerus kepemimpinan Dunia Islam sejak Rasulullah Muhammad tiada. Republik Turki melarang segala bentuk pemikiran, aktivitas public, lembaga, dan simbol Islam, seperti madrasah, pengadilan syariah, tarikat, ziarah, haji, dan organisasi berlandaskan Islam sejenis. Masjid dibawah kontrol negara dan para imam merupakan pegawai negeri di bawah Direktorat Urusan Agama yang baru dibentuk. Pada 1928, Islam dihapuskan dari agama negara dan semua simbol-simbol Islam seperti bahasa dan tulisan Arab dilarang dan digantikan dengan aksara Latin, termasuk pada acara keagamaan. Republikan percaya bahwa kehidupan Eropa akan menghantarkan Republik Turki meraih kemajuan setara dengan bangsa-bangsa Eropa. Untuk itu, Ataturk berkeliling ke pedesaan-pedesaan untuk memberikan ceramahnya yang terkenal “ini adalah topi” yang menjelaskan tentang kehidupan “modern” Eropa dan mengapa mereka harus menggunakan topi bergaya Eropa pengganti penutup kepala tradisional (fez).    Islamisme dalam segala bentuk direpresif oleh sistem sekularisme Turki bentukan Ataturk.

Pendiri Republik "sekuler" Turki Kemal Ataturk
berpakaian dan bertopi ala Barat

Namun seiring dengan perubahan demografis dan ekonomi sejak 1980-an, semakin tegas pula perkembangan politik di Turki, di mana terdapat difusi kekuasaan antara elit sekuler dan pemimpin agamis. Pada saat yang bersamaan, para elit sekuler semakin menikmati legitimasi popular dalam sistem rezim sekuler. Kemenangan Partai Refah (1996), kemunculan Erdogan dan Abdullah Gul (2001), dan kemenangan Adalet ve Kalkınma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) berturut-turut pada pemilu 2002, 2007, dan 2011 merefleksikan dan keseimbangan politik baru dari peluang dan keterbatasan sistem politik Turki. Keseimbangan ini membuktikan teori Robert Dahl[12] “poliarkhi”, yaitu difusi kekuasaan di seluruh lokus kekuasaan, yang menurutnya adalah prasyarat penting untuk demokrasi yang bernilai.

Presiden Gull (tengah) dan PM Erdogan saat menghadiri acara kenegaraan Turki

           Pengawal sekularisme Turki memahami bahwa mereka tidak dapat lagi memaksakan semua nilai sekularisme di seluruh negeri. Pada sisi lain, AKP juga menyadari nilai-nilai Islamisme membuatnya tidak dapat bertahap hidup di sistem politik sekuler. Runtuhnya partai Islamis Necmettin Erbakan dan kemenangannya dengan mengakomodasi pragmatisme telah membuat AKP tetap bertahan dengan pendekatan yang konservatif dalam sistem politik.

            Akan tetapi, AKP pun menyadari gagasan dan aktivitas provokatif ala Erbakan dapat memancing militer keluar dari barak dan memasuki sistem politik untuk mengamputasi demokrasi. Untuk itu, AKP tetap mempertahankan konservatisme dan pragmatism dengan tetap membuktikan prestasi pembangunan dan menjamin keberpihakannya pada sistem sekuler warisan Ataturk.

PM Erdogan di ruangan kerjanya berlatar belakang lukisan Ataturk,
menegaskan keberpihakannya pada sekularisme Turki

AKP sebagai kekuataan post-Islamis partai berspirit Islam, tetapi bisa berselaras dengan nilai-nilai sekulerisme, demokrasi, reformasi, dan modernitas. Bahkan AKP bisa menciptakan kemajuan dan pembangunan yang mengagumkan serta mensejajarkan Turki dengan Eropa, dalam banyak hal.

Ikhwanul Muslimun dan Partai Politik-nya

Eksperimen konservatisme-pragmatisme AKP dengan sistem sekulerime Turki dipandang banyak pihak dapat menginspirasi model Politik Islamisme yang popular dan dapat diterima oleh public yang lebih luas. Pasca Revolusi Mesir, para pengamat politik Mesir mendorong agar Ikhwanul Muslimun menerapkan strategi AKP di Mesir. Terbukti, hanya sepuluh hari setelah (mantan) Presiden Mubarak digulingkan pada 11 Februari, Ikhwanul Muslimun mengumumkan niatnya untuk mendirikan Partai Keadilan dan Kemerdekaan (al-Hurriyat wal Adalah’)[13] untuk berkompetisi pada pemilu November 2011 dengan target separuh kursi parlemen.

Mohammed al-Mursi konferensi pers pendirian Partai Kemerdekaan dan Keadilan

Pemimpin Partai Keadilan dan Kemerdekaan, Mohammed al-Mursi yang juga anggota politbiro Ikhwanul Muslimun, mengatakan partainya akan “bebas dari Ikhwan, tetapi akan berkoordinasi dengannya”, “bukan partai Islam dalam pengertian lama, bukan teokratis”, dan “merupakan partai sipil.” Hingga saat ini, konstitusi Mesir melarang partai berdasarkan pada agama, golongan, atau kedaerahan.

Melalui keterlibatannya secara resmi dalam sistem politik, Ikhwanul Muslimun berusaha menghilangkan citra menakutkan yang dipersepsikan oleh rezim penguasa selama 57 tahun dalam pelarangan. Ikhwanul juga mengatakan mereka ingin bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekuler pada pemilihan mendatang, sementara berjanji untuk tidak mengajukan calon presiden pada pemilihan November mendatang.[14]

Pernyataan untuk bekerja sama dengan kelompok oposisi dibuktikan oleh Partai Keadilan dan Kemerdekaan dengan menjalin koalisi bersama Partai Wafd dan 11 partai politik oposisi lain era Mubarak. Koalisi ini menunjukan gejala perubahan ideologi dan aktivitas Islamisme Ikhwanul Muslimun sejak 1928. Partai Keadilan dan Kemerdekaan, yang mengusung berslogan Islam adalah solusi (al-islam huwa al-hall), berkoalisi dengan Partai Wafd ultra-sekuler liberal, yang berslogan “agama urusan privat dan  negara adalah untuk semua (al-din li al-fard wa ad-daulah li al-jami’).

Lambang Partai Kemerdekaan dan Keadilan bentukan IM

Koalisi tersebut dipandang banyak pihak sebagai koalisi oportunistik, mengingat Ikhwanul Muslimun memiliki hubungan yang buruk dengan Wafd di masa lalu. Perselisihan Ikhwanul Muslimun dengan Wafd dimulai dengan pendiri dan Sekretaris Jenderal Ikhwanul Muslimun, Ahmad As-Sukari, menyatakan keluar dari Ikhwanul Muslimun dan bergabung dengan Wafd. Setelah bergabung dengan Wafd, Ahmad As-Sukari menyerang balik Ikhwanul Muslimun dan banyak menulis di media massa tentang keburukan-keburukan Ikhwanul Muslimun. Setelah sukses menumbangkan monarki lewat revolusi 1952, Gamal Abdul Nasser memilih berkoalisi dengan Wafd untuk memimpin Mesir dan menenggelamkan Ikhwanul Muslimun. Wafd juga yang mendorong larangan atas Ikhwanul Muslimun hingga saat ini.

Namun, keputusan Partai Keadilan dan Kemerdekaan untuk berkoalisi dengan Wafd menunjukan pergeseran Ikhwanul Muslimun, seperti AKP yang menerima hidup dalam sistem sekularisme. Ikhwanul Muslimun, sebagaimana AKP, telah “memaafkan” konflik masa lalu untuk meraih masa depan. Kompromistis Ikhwanul Muslimun dengan “mantan” musuh hanya dapat dilakukan dengan melihat sebanyak-banyaknya persamaan, tanpa melupakan perbedaan.

Meskipun memiliki ideologi yang berseberangan, Ikhwanul Muslimun dan Wafd memiliki banyak persamaan yang memungkinkan kedua pihak tersebut duduk dalam satu koalisi. Pertama, Ikhwanul Muslimun dan Wafd mengalami masa sulit di bawah kontrol rezim respresif Mubarak selama 30 tahun.

Kedua, Wafd adalah partai politik pertama di Mesir yang didirikan Saad Zaghloul. Zaghloul, pada 1919, meledakkan revolusi menuntut lepasnya kontrol Inggris atas Mesir. Begitu pun Ikhwanul Muslimun, tahun 1928 berdiri oleh Hassan al-Banna, berorientasi sebagai jamaat sosial-kemasyarakatan Islamisme untuk memajukan Mesir dan melepaskan Mesir dari "jajahan" Inggris. Ikhwanul Muslimun dan Wafd lahir dari satu semangat yang sama, yaitu semangat kebangsaaan. Bedanya, Wafd lahir di iklim perkotaan Kairo dan berpengikut kalangan terdidik, sementara Ikhwanul Muslimun lahir di pedesaan Ismailiyah, serta berpengikut kalangan pedesaan.

Ketiga, Wafd dan Ikhwanul Muslimun bekerja sama dengan Perwira Merdeka (Nadi Dhubbat al-Ahraar/Free Officer) pimpinan Gamal A. Nasser untuk meledakkan revolusi 1952, yang sukses mengakhiri sistem monarki Raja Farouk dan mendirikan Republik Mesir. Meski pada perjalanannya, Ikhwanul Muslimun kemudian menjadi "musuh" pemerintahan Nasser. Keempat, pada masa perang Arab-Israel, aktivis Ikhwanul Muslimun dan Wafd bersama-sama mengangkat senjata untuk membela tanah air mereka dan membebaskan Palestina. Koalisi Ikhwanul Muslimun dan Wafd memiliki sejarah yang panjang, meski masing-masing pihak memiliki akar ideologi yang sangat jauh berbeda.

Gamal A. Nasser

Penutup

Apakah pergeseran-pergeseran yang dilakukan Ikhwanul Muslimun lewat Partai Keadilan dan Kemerdekaan akan meraih kemenangan seperti AKP di Turki? Kita memang belum mengetahui. Namun gejala pergeseran Ikhwanul Muslimun ini memperkokoh argumen bahwa Islamisme menerima sistem demokrasi dan menyetujui aturan main kompetisi dalam demokrasi.

Pergeseran-pergeseran dan kisah sukses gerakan Islamis di Turki sedikit banyak           turut menginspirasi Ikhwanul Muslimun untuk turut terlibat secara resmi pada sistem politik Mesir pasca-revolusi 25 Januari. Dengan membentuk Partai Keadilan dan Kemerdekaan, Ikhwanul Muslimun--sebagai salah satu organisasi Islamis modern yang paling tua serta memiliki pengaruh dan jejaring luas di Dunia--telah mengakhiri alienasinya dengan sistem demokrasi yang menyebabkan pergeseran-pergeseran pada gerakan dan aktivitas organisasi Islamisme tidak hanya di Mesir, tetapi mungkin juga menginspirasi pergerakan Islamisme di kawasan lain.

Gejala pergeseran Ikhwanul Muslimun mengukuhkan Islamisme untuk memperhatikan masalah-masalah masyarakat dan kebangsaan dalam skala besar di negara tempat organisasi itu bergerak. Islamisme harus mampu menerjemahkan keindahan kitab suci dalam administrasi pemerintahan dan kepemimpinan untuk membangun negara, masyarakat, dan dunia di sekitar mereka. Islamisme harus mampu meyakinkan dunia luar, bahwa ideologinya tidak datang dari dunia yang lama, anti-modernitas, baik secara pemikiran dan aktivitas, tanpa harus teralienasi dari prinsip-prinsip agama. Islamisme hanya dapat dibuktikan khasiatnya sejauh mana ia dapat memberikan kontribusinya bagi rakyat (ummat) bukan hanya janji-janji surga tanpa implementasi dan bukti.

Gejolak politik di Mesir mirip dengan reformasi Indonesia 1998

Dalam konteks hubungan internasional, pergeseran Islamisme ini dapat memperkokoh hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Indonesia memiliki posisi strategis untuk dapat men-share pengalaman karena Indonesia yang relatif berhasil dalam proses transisinya ke full pledge democracy sejak tahun 1998. Selain itu, Indonesia juga memiliki kesamaan dalam persoalan politik yang dihadapinya di tahun 1998, dengan Timur Tengah (khususnya Mesir) di tahun 2011. Lebih lagi, terdapat kesamaan antara Indonesia dan Mesir baik dari segi agama, political history dan aspirasi kebijakan luar negeri. Ke depan, Mesir akan memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia yang tengah berjuang menjadi negara maju dengan mengkombinasikan Islam moderat, demokrasi dan pembangunan. Tidak berlebihan jika kita mengatakan, tiga serangkai: Indonesia, Mesir, dan Turki sebagai negara “demokrasi” dengan mayoritas penduduk muslim merupakan rujukan kehidupan politik di Dunia muslim.***

          

           

DAFTAR PUSTAKA

A.M. Fachir, ”Gerakan Rakyat untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur Tengah”, dipresentasikan pada Pertemuan Kelompok Ahli Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara: Pengaruh dan Interdependensinya pada Tatanan Global, Kementerian Luar Negeri. Jakarta, 30 Mei 2011.

Anthony Bubalo et al, Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia, and Turkey, New South Wales: Longueville, (2008)

Berman, S, "Islamism, Revolution, and Civil Society, Perspectives on Politics", Vol. 1, No. 2, June 2003, American Political Science Association.

Black, Antony, Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Dahl, Robert A. Dilemmas of pluralist democracy. New Haven, Yale University Press, 1982.

Fred Halliday, “The Left and the Jihad”, Open Democracy 7 September 2006.

Fuller, Graham E., The Future of Political Islam, Palgrave MacMillan, 2003.

Mitchell, Richard P., The Society of Muslim Brothers. Oxford, Oxford University Press, 1969.

Shepard, W. E. Sayyid Qutb and Islamic Activism: A Translation and Critical Analysis of Social Justice in Islam. Leiden, New York: E.J. Brill., 1996.

“13 Parties unite to form 'National Coalition for Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/14330.aspx

“Ikhwanul Muslimin di Mesir bentuk parpol”, BBC Indonesia, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/110430_im_mesir.shtml

 “The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/11978.aspx

 “The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/11978.aspx

---

[1] A.M. Fachir, ”Gerakan Rakyat untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur Tengah”, dipresentasikan pada Pertemuan Kelompok Ahli Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara: Pengaruh dan Interdependensinya pada Tatanan Global, Kementerian Luar Negeri. Jakarta, 30 Mei 2011.

[2] Pada Maret 1928 di sebuah kota pelabuhan Ismailiyah Mesir, Hassan al-Banna mendirikan “Ikhwanul Muslimun” dengan hanya beberapa pengikut. Pada akhir 1930an, Ikhwanul Muslimun memiliki cabang di setiap provinsi Mesir dan kini tumbuh menjadi organisasi Islamisme yang paling berpengaruh di dunia^[2]. Di bawah moto “al-Quran adalah konstitusi kami,” IM bertujuan kebangkitan Islam melalui khutbah-khutbah dan menyediakan pelayanan dasar masyarakat termasuk sekolah, masjid, dan pelatihan-pelatihan.

[3] “The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/11978.aspx

[4] “13 Parties unite to form 'National Coalition for Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/14330.aspx

[5] Berman, S, "Islamism, Revolution, and Civil Society, Perspectives on Politics", Vol. 1, No. 2, June 2003, American Political Science Association, p. 258

[6] Shepard, W. E. Sayyid Qutb and Islamic Activism: A Translation and Critical Analysis of Social Justice in Islam. Leiden, New York: E.J. Brill., (1996). p. 40

[7] Fred Halliday, “The Left and the Jihad”, Open Democracy 7 September 2006.

[8] Black, Antony, Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, p. 18

[9]  Fuller, Graham E., The Future of Political Islam, Palgrave MacMillan, (2003), p.21

[10] Mitchell, Richard P., The Society of Muslim Brothers. Oxford, Oxford University Press, (1969), p. 233

[11] Anthony Bubalo et al, Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia, and Turkey, New South Wales: Longueville, (2008)

[12] Dahl, Robert A. Dilemmas of pluralist democracy. New Haven, Yale University Press, (1982).

[13] “The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/11978.aspx

[14] “Ikhwanul Muslimin di Mesir bentuk parpol”, BBC Indonesia, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/110430_im_mesir.shtml

Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir (1907—1973)

dimuat di "Jurnal Diplomasi" 

terbitan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI

Vol. 3 No. 2 Juni 2011

Pasca-revolusi 25 Januari 2011, perhatian masyarakat internasional tertuju pada Mesir. Rubrik tokoh pada Jurnal Diplomasi edisi ini sengaja mengangkat Abdul Kahar Mudzakkir karena ia adalah salah satu generasi awal mahasiswa Indonesia di Mesir yang terinspirasi dan mencerap semangat pergerakan nasionalisme, meratakan jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir pertama kali, serta memiliki peran yang sangat signifikan bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Banyak orang merasa salah mengira bahwa Abdul Kahar Mudzakkir dengan Abdul Kahar Muzakar (pemimpin DII/TII di Sulawesi Selatan), tetapi memang hubungan kedua tokoh tersebut relatif dekat. Setelah tamat sekolah rakyat pada 1938, Kahar Muzakar (Palopo, 24 Maret 1921—3  Februari 1965)  dikirim orang tuanya ke Surakarta untuk belajar. Kahar yang dijuluki La Domeng (tukang main domino) ditambah namanya menjadi Abdul Kahar Muzakar (lelaki yang kuat) oleh gurunya Sulaeman Habib dengan mengambil dari nama Abdul Kahar Mudzakkir yang saat itu menjadi Direktur Mualimin Muhammadiyah.

A. Kahar Mudzakkir salah satu penyusun Piagam Jakarta

(1907—1973)

A.Kahar Muzakkar pemimpin DII/TII di Sulawesi Selatan

(1921—1965) 

Di antara sembilan orang pendiri bangsa (founding fathers) yang menyusun Piagam Jakarta, Abdul Kahar Mudzakkir adalah tokoh yang kurang dikenal publik hari ini, karena ia memilih mendermakan sebagian besar hidupnya pada dunia pendidikan tinggi Islam. Rubrik tokoh kali ini menampilkan Abdul Kahar Mudzakkir untuk menegaskan bahwa sejak dahulu Indonesia dan Mesir memiliki hubungan saling melengkapi, meskipun terpisah benua; meminjam istilah Dubes A.M. Fachir “jauh di mata, dekat di hati”. Sekaligus mengenang peran lulusan Mesir dalam membentuk dan merawat Republik Indonesia.[1]

 

Masa Kecil

Abdul Kahar Mudzakkir lahir di Gading, Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907. Ayahnya H. Mudzakkir adalah seorang pedagang terhormat di Kotagede dan Ibunya adalah puteri satu-satunya dari lima bersaudara keluarga H. Mukmin. Salah seorang saudara ibunya yaitu H. Masyhudi ikut membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kotagede. Selain itu, H. Masyhudi bersama-sama dengan Kyai Amir memprakarsai pembangunan Mesjid Perak. Sedangkan ayahnya H. Mudzakir membantu dana untuk pembangunan Mesjid Perak Kotagede.

Selain itu, Kahar adalah cicit dari Kyai Hasan Bashari, seorang guru agama dan pemimpin tarikat Satariyah, yang dikenal juga sebagai salah satu seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda 1825—1830. Dengan demikian, segala hal yang baik dari keluarganya telah membentuk pribadi Abdul Kahar Mudzakkir muda menjadi seorang yang tekun dan taat pada agama.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SD Muhammadiyah Selokraman Kotagede, Kahar melanjutkan ke Ponpes Gading dan Krapyak untuk memperdalam ilmu agama; dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren Jamsaren Solo sambil belajar di madrasah Mambaul Ulum.

 

Dari Kairo Bermula

             Bung Hatta menulis bahwa kemenangan diplomasi Indonesia dimulai dari Kairo (Hassan, 1980). Adalah Abdul Kahar Mudzakkir yang turut “meratakan jalan sebaik-baiknya” untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kali oleh Mesir pada 18 November 1946.[2]

           Pada 1924, Kahar, saat itu berusia 21 tahun, berangkat menunaikan ibadah haji, dengan maksud terus bermukim dan belajar di sana; tetapi perang yang berkecamuk di sana memaksanya pergi ke Mesir. Pada tahun 1925 ia berkirim surat kepada keluarganya bahwa ia sudah diterima menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar di Kairo. Kemudian untuk efektifas gerakan pelajar Indonesia di Kairo dalam menyongsong Indonesia merdeka, pada 1927, Abdul Kahar Mudzakkir pindah ke Universitas Darul Ulum di Kairo. Di tingkat kalangan terdidik pun, menurut catatan M. Dawam Rahardjo, Abdul Kahar Mudzakkir termasuk salah sedikit orang Indonesia yang mulai berkuliah dan mempopulerkan berkuliah di Mesir di kalangan pelajar Indonesia.

            Kahar tinggal di Kairo selama dua belas tahun dan menjadi aktivis berbagai organisasi. Ia bersahabat dengan Sayid Qutub (pengarang Tafsir Fi Dzilâl Al-Quran) dan aktif menjalin hubungan dengan Partai Wafd. Ia rajin menulis artikel di koran-koran Mesir seperti Al-Ahram, Al-Balagh dan Al-Hayat.[3]

           Pada 1931, Kahar diminta Mufti Besar Palestina, Sayid Amin Huseini untuk menghadiri Muktamar Islam Internasional di Palestina mewakili utusan dari Asia Tenggara. Kahar terlebih dulu menyurati Partai Syarikat Islam Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, Kahar berangkat ke Palestina dan tercatat sebagai peserta termuda, bahkan Ia terpilih sebagai Sekretaris Muktamar mendampingi Mufti Besar Palestina. Kesempatan baik itu dimanfaatkan Kahar untuk memperkenalkan Indonesia kepada para utusan dari negara-negara lain. Ia mendapat simpati dan sambutan dari para peserta Muktamar.[4]

            Pada 1933, Kahar ikut andil dalam pembentukan organisasi politik bernama Perhimpunan Indonesia Raya yang merupakan satu jaringan dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ia terpilih sebagai ketua Perhimpunan Indonesia Raya yang pertama. Ia kemudian mendirikan kantor berita “Indonesia Raya” guna membantu pergerakan Indonesia. Tuntutan Indonesia tersebut disiarkan oleh media masa di Timur Tengah dan semenjak itu gerakan mahasiswa Indonesia di Mesir semakin bersinar.[5]

Kahar Mudzakkir (duduk, kedua dari kiri) berfoto bersama pengurus Perhimpunan Indonesia Raya
(Repro: Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri)

        Aktivitas Kahar tidak berhenti sampai di situ. Pada 1936 Kahar ditunjuk oleh seorang pemimpin Palestina, Sayid Muhammad Ali Al Taher yang juga pemimpin koran Al-Tsaurah (pemberontakan) sebagai anggota redaksi koran tersebut.[6]

M. Rasjidi mengomentari aktivitas Kahar Mudzakkir selama di Kairo sebagai berikut:

“Pada periode tahun 1930-an di Kairo dan Timur Tengah, orang-orang mengenal dan bersimpati kepada Indonesia, karena aktivitas Abdul Kahar, sehingga Ia merupakan lambang atau personifikasi Indonesia di Timur Tengah. Dengan demikian_, sebelum ada orang yang menjadi duta, Abdul Kahar telah menjalankan tugas duta yang sebaik-baiknya.”¹¹⁶

Muhammadiyah dan Partai Islam Indonesia

Pada 1938, Kahar pulang ke Indonesia langsung menceburkan diri ke berbagai organisasi dakwah dan politik. Pertama-tama yang dimasukinya Muhammadiyah dan diangkat menjadi Direktur Mu’allimin, kemudian menjadi pengurus Majelis Pemuda dan Majelis PKU Muhammadiyah; tahun 1953 menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Pergerakan politik dilakukan melalui Partai Islam Indonesia bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M Rasyidi, KH. Mansoer, Prof. KH. Faried Ma’aroef, Mr. Kasmat Bahuwinangun, dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo.

Dalam bidang pemerintahan, Kahar pernah memasuki Jawatan Ekonomi Pemerintahan Militer (Kooti Zimu Kyoku Yogra), Pegawai Sipil Jawatan Siaran Radio Militer, Markas Besar Tentara sebagai komentator Luar Negeri bersama Muchtar Lubis, dan di Jawatan Kementerian Agama; semua itu dilaluinya sebagai pekerjaan dalam Pemerintahan Jepang di Indonesia. Mitshuo Nakamura dalam bukunya ”Bulan Sabit Muncul di Balik Pohon Beringin” (1983) menulis barangkali yang paling hebat gerakan Muhammadiyah pada masa pendudukan Jepang adalah munculnya Abdul Kahar Mudzakkir sebagai pegawai pemerintahan Jepang di daerah Yogyakarta, kemudian sebagai wakil kepala Kantor Urusan Agama Pusat di Jakarta.

 

Penyusun Piagam Jakarta

Lewat aktivitas organisasi dan politiknya, nama Abdul Kahar Mudzakkir semakin berkibar, hingga pada 1945 ia menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junby Cosakai/BPUPKI). Kontribusi Kahar signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah keterlibatannya secara aktif dalam BPUPKI pada 1945, serta ikut memancangkan tonggak sejarah dalam proses perumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta.

Sidang BPUPKI

BPUPKI merupakan badan bentukan Jepang yang dibentuk pada 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso. BPUPKI mengadakan rapat-rapat di gedung Chuo Sangi In (pada masa Belanda disebut gedung Volksraad) di Jalan Taman Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila)

Dalam sidang BPUPKI, Abdul Kahar Mudzakkir(Muhammadiyah) dan Abdul Wahid Hasjim (NU) gencar mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Meskipun wakil golongan Islam hanya 15 orang, golongan Islam berhadapan dengan kelompok nasionalis seperti Soekarno dan Hatta, yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai upaya untuk mencapai konsensus, Badan membentuk  panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang wakil dari masing-masing golongan untuk membicarakan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Indonesia merdeka, terdiri dari Soekarno (ketua), Moh. Hatta, Achmad Soebardjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wahid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso,  dan Haji Agus Salim. Pada sidang 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil melahirkan Piagam Jakarta yang merupakan ruh dan naskah otentik Pembukaan UUD 45. 

Kontroversi seputar Piagam Jakarta membuka perdebatan sengit sehingga akhirnya tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh Abdul Kahar Mudzakkir dan Abdul Wahid Hasjim (ayah dari Gus Dur) menunjukkan kebesarannya hatinya untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara demi mempertahankan keutuhan Indonesia. Maka dari itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara, ketika menjadi Menteri Agama era 80-an  menyatakan bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam kepada bangsa dan negara Indonesia.

 

Pendiri Universitas Islam Indonesia

Dalam negara Indonesia merdeka, Abdul Kahar Mudzakkir pernah menjadi Wakil Kepala Kementerian Agama. Sebenarnya, ia dapat menduduki jabatan politik lebih tinggi, tetapi Kahar lebih memilih mengabdikan dirinya untuk mendirikan dan mengembangkan perguruan tinggi Islam. Sejak tahun 1945, Kahar mencurahkan seluruh tenaganya pada Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 1364 H) di Jakarta dan terpilih menjadi Rektor Magnificus yang pertama.

Lambang Universitas Islam Indonesia

Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir bersama tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Moh. Hatta, Moh. Natsir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, berniat menjadikan STI sebagai basis pengembangan pendidikan masyarakat pribumi yang bercorak nasional dan Islamis serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa, di samping perguruan tinggi milik Belanda, seperti Technische Hoogeschool (Institut Teknologi Bandung) dan Recht Hoogeschool di Jakarta dan Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor. Kesetiaan Kahar Mudzakkir pada cita-cita perjuangan UII telah dibuktikan sejarah. Ia pernah menyelenggarakan Dies Natalis UII ke-4 sambil bergerilya melawan Belanda di desa Tegalayung, Bantul.

Seiring hijrahnya ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta, maka STI pun hijrah dan diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno pada 10 April 1946 (27 Rajab 1365 H) di nDalem Pangulon Yogyakarta. Untuk peningkatan peran dalam perjuangan, maka STI yang kala itu menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam, diubah menjadi Universitas Islam Indonesia pada 1947. Bung Hatta dalam pidato peresmian UII kala itu menggariskan …di Sekolah Tinggi Islam ini akan bertemu agama (religion) dengan ilmu (science) dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat....

Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir menjadi Rektor Magnificus/Presiden UII terhitung pada periode 1945—1948 dan 1948—1960 atau selama 15 tahun. Pada 1960 digantikan oleh Mr. Kasmat Bahuwinangun dan ia sendiri terjun ke Fakultas Hukum UII untuk menjadi dekan. Selama kurang lebih 1960—1973 ia menjadi Dekan Fakultas Hukum sampai hari wafatnya.

 

Penutup

Hingga akhir hayatnya, Abdul Kahar Mudzakkir dikenal sebagai pribadi yang sederhana, bersahaja, dan menghormati orang lain. Sebuah kisah ditulis di majalah Panji Masyarakat yang terbit 15 Januari 1974 memuat kisah kesederhaan Abdul Kahar Muzakkir. Demi memuliakan tamu (ta’dhimudl dloif) yang datang tiba-tiba, Kahar memasak sendiri dan membagi nasi yang tersedia di rumahnya untuk enam orang tamu, sementara Kahar dan Wardan (tetangga Kahar/penutur kisah ini) makan kerak nasi. Jadilah makan malam bersama tamu selesai dengan aman.

Kiprahnya di UII menunjukan bahwa Kahar adalah seorang yang tulus dalam berjuang, pengabdian, dan beribadah, seperti yang tertera dalam statuta UII. Ia tidak canggung menjadi Dekan FH UII, jabatan yang lebih rendah dari Rektor pada tahun 1960—1963.

Jarang tokoh Indonesia yang memiliki spektrum pengabdian yang seluas Abdul Kahar Mudzakkir dalam bidang pergerakan nasionalisme di luar negeri, partai politik, menyusun dasar negara Indonesia, dan jasanya pada dunia pendidikan tinggi di Tanah Air. Ia meninggal pada tanggal 2 Desember 1973 dengan memberikan banyak warna kenangan bagi masyarakat Yogyakarta, UII, Muhammadiyah, dan bangsa Indonesia.***

---

[1] Fachir, A. M. (ed). Jauh di Mata Dekat di Hati: Potret Hubungan Indonesia Mesir. Kairo: KBRI Kairo, 2010

[2] Hassan, M. Zein. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Bulan Bintang, 1986

[3] Abaza, Mona. Islamic Education Perception and Exchange: Indonesia Students in Cairo. Paris: Cahier d'Archipel 23, 1994, hal. 78—79.

[4] Tashadi, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Jakarta: Depdikbud, 1986, hal. 20

[5] Ibid

[6] Tashadi, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Jakarta: Depdikbud, 1986, hal. 19