Dampak Krisis Suriah bagi Palestina

Setelah Dewan Keamanan (DK) PBB gagal mengeluarkan resolusi (4/2), kini giliran Majelis Umum (MU) PBB berhasil melahirkan resolusi mengutuk pelanggaran HAM berat serta menuntut penghentian kekerasan di Suriah (17/2). Voting MU PBB dimenangkan telak dengan 137 memilih "ya", 12 "tidak", dan 17 abstain. Meskipun tidak mengikat seperti resolusi DK PBB, resolusi MU PBB ini merupakan simbol suara masyarakat internasional bahwa kekerasan rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah terhadap rakyatnya harus segera dihentikan.

Sama seperti yang terjadi di Dewan Keamanan (DK) PBB, Rusia dan China—sekutu lawas Suriah—menentang mati-matian resolusi MU PBB tersebut. Bahkan Rusia dan China sudah dua kali memveto draf resolusi DK PBB terhadap Suriah, yakni pada Oktober 2011 dan Feburari 2012.  Sebelumnya, Liga Arab telah menarik tim pemantau dari Suriah (28/1) dan gagal menekan Presiden Assad untuk mundur. AS, Inggris, Perancis, dan Tunisia telah menarik duta besarnya di Damaskus dan mencabut pengakuannya terhadap rezim Assad (6/2). Sementara, Tunisia memulai prosedur pengusiran Duta Besar Suriah dan menyerukan agar menggusur Dubes-dubes Suriah dari negara-negara Arab.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas

Geopolitik Suriah

Berbeda dengan intervensi militer terhadap Libya, tindakan Rusia dan China menggunakan hak vetonya di DK PBB dan menentang resolusi MU PBB bukan disebabkan oleh faktor ekonomi. Suriah bukan negara minyak dan tidak memiliki aset miliaran dollar AS di luar negeri. Bahkan menurut Atawan (2012), Rusia dan China tidak membela rezim Assad, tetapi lebih ingin membangun etika politik agar tidak terjadi kesewenang-wenangan di kancah internasional, seperti resolusi terhadap Libya pada Maret 2011 yang membuat NATO turun tangan membantu pemberontak guna menggulingkan Qadafi. Rusia dan China berupaya menghentikan hegemoni Barat dan ingin membangun peta kekuatan baru yang lebih berimbang di pentas internasional, sekaligus ingin mengamankan kepentingannya pada posisi geopolitik Suriah yang sangat strategis.

Politik luar negeri Suriah dibentuk oleh geopolitik strategis yang dikenal dengan "Visi Lima Lautan", sebuah strategi yang diluncurkan Presiden Assad pada 2004 dengan memaksimalkan posisi strategis Suriah sebagai pusat jaringan energi dan perdagangan yang menghubungkan Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Tengah, Laut Merah, dan Teluk Arab. Kebijakan ini memproyeksikan sebuah jaringan operasi melalui Suriah untuk transfer minyak dan gas, barang, tenaga kerja, dan ide yang menghubungkan Kaukasus di utara dengan Teluk Arab di selatan, Iran di timur, dan Eropa di barat.

Sejak 2004, Assad mengembangkan “Visi Lima Lautan” dengan berkeliling ke negara-negara yang concern terhadap lima lautan, seperti Azerbaijan (Laut Kaspia); Rumania, Bulgaria, dan Ukraina (Laut Hitam); Siprus, Yunani, dan negara lainnya (Laut Tengah); dan terus menarik investasi Eropa. Dengan demikian, akan sulit bagi Barat atau NATO untuk mengisolasi Suriah, dikarenakan setiap kerusakan akan menimbulkan efek domino di Turki, Irak, Rumania, Azerbaijan, Ukraina dan negara-negara yang terhubung melalui Suriah.

Strategi yang serupa juga pernah digunakan oleh Dinasti Umayah (661—750 M) dalam mengontrol rute perdagangan hingga mencapai India, Cina, Afrika Utara, dan Spanyol. Umayah dikenal sebagai imperium muslim pertama yang dikenal unggul dalam perdagangan daripada sebagai penakluk militer. Suriah, sebagai anak kandung dinasti Umayah, melihat sangat mungkin untuk menghubungkan kembali lautan strategis tersebut.

Suriah dalam peta dunia

Melihat fakta yang ada, nampaknya akan sulit bagi Rusia-China untuk melepaskan pelukan eratnya kepada Suriah, mengingat nilai tawar geopolitik Suriah yang sangat tinggi dan menghitung cost ekonomi yang akan ditanggung. Dengan demikian, krisis Suriah diperkirakan akan semakin panjang dan rumit serta berdampak besar bagi keamanan kawasan, khususnya Palestina.

Arab Spring dan Palestina

                Suriah selama ini mengklaim sebagai satu-satunya negara Arab yang masih menaruh perhatian besar kepada Palestina berdasarkan Pan-Arabisme. Perang Gaza 2006 dipandang sebagai kemenangan Damaskus dimana Suriah mendukung koalisi Hamas-Hizbullah, sementara Mesir malah membantu Israel mengepung Gaza dan negara Arab lainnya memilih bungkam. Suriah juga merupakan sponsor utama Hamas, di mana markas besar Hamas berada di Damaskus, meskipun dikabarkan akan pindah karena gejolak konflik yang berkepanjangan.
Krisis Suriah yang merupakan seri dari rangkaian Arab Spring dapat dipandang sebagai  runtuhnya rezim-rezim representasi dari visi tua Pan-Arabisme yang diwakili oleh Ben Ali (Tunisia), Mubarak (Mesir), dan  Qadafi (Libya).  Setelah tumbangnya rezim Qadafi di Libya, bisa dikatakan bahwa Suriah merupakan satu-satunya negara pengusung Pan-Arabisme yang tersisa.

Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

Namun sayangnya, Fatah di Palestina juga merupakan bagian dari kelompok yang tengah bangkrut ini. Fatah yang lahir dari euforia ideologi Pan-Arabisme memandang Palestina sebagai negara-bangsa Arab bagian dari dunia Arab sekuler. Dengan kata lain, jika kita berbicara tentang gerakan nasionalisme Palestina sebagai gerakan sekuler, maka secara tidak langsung sedang mengisolasi Palestina dari tren yang lebih luas di kawasan; dimana meningkatnya gejala religiositas-politik dan secara bersamaan tumbuhnya mistrust terhadap rezim penguasa sekuler (Friedman, 2011).

Menyadari realita tersebut, Fatah kembali mengumumkan rekonsiliasi dengan kelompok Islamis Hamas di Doha (6/2/12) dan kedua faksi sepakat untuk membentuk pemerintahan bersatu di Tepi Barat dan Gaza yang akan dipimpin sementara oleh Presiden Mahmoud Abbas hingga terselenggara pemilu legislatif dan Presiden. Rekonsiliasi ini merupakan terobosan di tengah kebuntuan perundingan Palestina-Israel setahun terakhir dan pasca penolakan proposal keanggotaan Palestina di PBB.

Akhirnya, baik Fatah maupun Hamas menyadari betul bahwa solusi konflik Palestina-Israel ditentukan oleh kekuatan Palestina sendiri, bukan oleh Suriah atau bangsa lain. Sementara, krisis Suriah dengan jelas mempertontonkan kejatuhan benteng terakhir Pan-Arabisme, sekaligus remuk redamnya persatuan Arab untuk kesekian kalinya. Ke depan diperkirakan, negara-negara Arab akan semakin inward-looking di tengah berkecamuknya gejolak Arab Spring yang serba tidak terduga ini.

"Islamist Spring"

dimuat di Radar Banten, 30 Desember 2011

Setahun yang lalu, sejak dimulai pada akhir tahun 2010, gelombang perubahan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Arab Spring) telah menuai hasil. Rezim otoritarian di Tunisia, Mesir, dan Libya bertumbangan. Disusul oleh suksesnya penyelenggaraan pemilu di Tunisia dan Maroko, serta pemilu di Mesir yang masih berlangsung. Sementara gejolak politik (political unrest) terus berkecamuk di Suriah, Yaman, dan beberapa negara lain di kawasan dalam derajat dan penanganan yang berbeda-beda.

Hasil pemilu di Tunisia, Maroko, dan Mesir (sementara) menunjukan fenomena menarik di negara-negara yang dilanda Arab Spring, yakni kebangkitan kelompok Islamis di negara-negara tersebut. Pemilu di Tunisia, negara asal Arab Spring, pasca tumbangnya Presiden Ben Ali (23/10) dimenangkan oleh Partai Islamis an-Nahda (40%). Sementara, sesuai referendum Juli 2011, Maroko menyelenggarakan pemilu dan dimenangkan juga oleh kelompok Islamis Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD). Raja Maroko Muhammad VI menunjuk pemimpin PJD, Abdelilah Benkirane, sebagai perdana menteri.

seseorang mengacungkan kitab Al-Quran di tengah kerumunan massa di Mesir

Di Mesir, hasil sementara pemilu legislatif menunjukan dua partai Islamis keluar sebagai pemenangnya. Adalah Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM), organisasi pergerakan dakwah dan sosial yang selama puluhan tahun dilarang di Mesir dan ditekan rezim Nasser, Sadat, dan Mubarak, meraup setidaknya 40% suara. Pasca jatuhnya Mubarak, IM telah mengakhiri alienasinya dengan sistem demokrasi dan bergabung dengan barisan Islamis di kawasan, yaitu AKP di Turki, an-Nahda di Tunisia, dan PJD di Maroko. Partai al-Nur yang mewakili kelompok Islam konservatif Salafi mengklaim mengamankan 20% total suara pada pemilu Mesir.

Bendera Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP) dibawa oleh seorang kader perempuan Mesir.
 FJP merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin.

Ironisnya, kelompok liberal yang memotori Revolusi 25 Januari di lapangan Tahrir hanya memperoleh suara resesif pada pemilu Mesir. Sehingga di antara blok kekuatan politik Mesir kontemporer—militer, Islamis, dan liberal—kelompok terakhir merupakan yang paling lemah.

Dalam derajat yang berbeda, pemimpin Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya, Mustafa Abdul Jalil berjanji akan membangun Libya sebagai negara modern berdasarkan Islam moderat (13/9). Pasca tewasnya Qadafi di tangan milisi, NTC telah membentuk pemerintahan sementara dan tengah mempersiapkan pemilu dalam beberapa bulan ke depan.

Peta Turki dan Iran: dua Islamis di kawasan

Sementara itu, Iran dan Turki sebagai dua kekuatan Islamis existing di kawasan semakin meningkatkan leverage politik luar negerinya. Iran tengah berupaya meningkatkan posisinya berkaitan dengan penarikan tentara AS dari Irak. Ditambah lagi dengan klaim penembakan pesawat mata-mata militer AS oleh Iran (14/12) dan retorika perang Iran-Israel yang kian panas.

PM Turki Erdogan (ki) dan Presiden Iran Ahmadinejad (ka)

Turki kini menjadi model demokrasi di Dunia muslim. PM Turki Ergodan disambut dengan sangat meriah saat berkunjung ke Mesir (13/9). Citra Turki semakin melambung setelah menurunkan tingkat hubungan diplomatiknya dengan Israel hingga tingkat paling rendah, yakni tingkat Sekretaris II, sebagai buntut penolakan permintaan maaf Israel atas kasus penyerangan kapal Mavi Marmara pada Mei 2010.

Penyambutan PM Erdogan di Mesir pada 13 September 2011

Islamis, politik, dan demokrasi

Selama ini. kekhawatiran kelompok Islamis akan menguasai pemerintahan telah menjadi penghalang demokratisasi di negara-negara otoritarian muslim. Oleh sebab itu, momentum Arab Spring dinilai sangat menguntungkan bagi kelompok Islamis sebagai gerakan paling terorganisir dan terkonsolidasi di negara-negara tersebut.

Dari gejala tersebut, nampaknya Arab Spring yang digelindingkan oleh kelompok liberal semakin bertransformasi menjadi “Islamist Spring”. Fenomena ini menunjukan setidaknya tiga hal. Pertama, kemenangan Islamis pada melalui pemilu demokratis menegaskan kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. “Islamist Spring” juga mengukuhkan bahwa demokratisasi juga tidak selalu membawa kelompok liberal demokrat pada kekuasaan. Atau meminjam istilah Friedman (2011), gejolak tidak selalu mengarah pada revolusi, sebuah revolusi tidak selalu mengarah demokrasi, dan demokrasi tidak selalu mengarah pada model Eropa atau Amerika.

Kedua, kemenangan (sementara) FJP di Mesir, PJF di Maroko, dan an-Nahda di Tunisia, serta the ruling party AKP di Turki, menandai transformasi ideologi dan aktivitas Islamisme kontemporer. Bubalo (2008) menyebutnya sebagai pergeseran dari “negara” ke “nilai" syariah dan pergeseran dari pemerintahan Islam ke tata pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini terlihat dari perilaku kelompok Islamis yang menghindari retorika tentang Islam dengan cara menyampaikan pesan yang lebih inklusif tentang kesetaraan sosial dan pemerintahan bersih, juga berfokus ke isu pemberantasan korupsi dan pemulihan ekonomi pasca revolusi.

Bubalo dalam Zealous Democrats berkesimpulan bahwa
terjadi pergeseran-pergeseran sistemis pada ideologi dan aktivitas Islamisme

Ketiga, kemenangan Islamis dapat dipastikan akan mempengaruhi konstelasi dan konfigurasi kekuatan politik di kawasan, serta orientasi politik luar negeri negara-negara tersebut, khususnya pada isu Palestina. Meskipun demikian, politik juga membawa kelompok Islamis menjejak realita dimana dibutuhkan keterampilan untuk berkompromi dalam koalisi pemerintahan dan menghadapi aktivitas politik keseharian.

Peran strategi Indonesia

Fenomena “Islamist Spring” ini dapat menimbulkan resistensi Barat untuk menerima eksistensi dan agenda kelompok Islamis pemenang pemilu. Maka pada titik inilah, Indonesia perlu secara berkesinambungan engage dengan proses demokratisasi di kawasan tersebut dan memainkan peran strategisnya, yaitu sebagai image builder.

Tidak hanya “meluruskan yang bengkok” tentang Indonesia, akses strategis Indonesia kepada Barat dan dunia muslim juga dapat dimanfaatkan untuk menjembatani antara keduanya. Untuk menghindari kasus isolasi Hamas pasca pemilu Palestina 2006, Indonesia dapat meyakinkan Barat untuk menerima kelompok Islamis moderat yang memenangkan pemilu pasca Arab Spring. Dan sebaliknya, Indonesia dapat berbicara dengan kelompok Islamis untuk memajukan memajukan warna Islam moderat dan mengukuhkan the global coalition of moderates.***

Palestina di Tengah Arab Spring

dimuat di Republika, 23 September 2011

Negara Palestina merdeka yang telah lama dicita-citakan tidak lama lagi akan berdiri. Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-66 pada 20 September 2011 akan menyelenggarakan pemungutan suara tentang pengakuan Palestina sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dengan hak-hak penuh sebagai anggota PBB. Hampir bisa dipastikan setiap anggota PBB akan memberikan suara “ya” pada voting ini. Dalam peringatan 50 tahun Gerakan Non-Blok (GNB) di Bali (27/5) dan Beograde (6/9), sebanyak 118 negara anggota GNB menyatakan siap mendukung permohonan keanggotaan Palestina sebagai negara ke-194 dalam PBB sekaligus deklarasi kemerdekaan Palestina sesuai dengan perbatasan yang telah ditetapkan pada 4 Juni 1967 dan Baitul Maqdis (Yerusalem) Timur sebagai ibu kotanya. Meskipun menentang, Amerika Serikat tidak dapat membatalkan resolusi tersebut karena hak vetonya hanya berlaku untuk keputusan Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, Israel saat ini tengah menghadapi kemelut diplomatik dan meningkatnya sentimen anti-Israel di kawasan, seperti pengusiran Dubes Israel oleh Turki (2/9) dan penyerangan Kedubes Israel di Kairo (9/9) yang berakhir dengan evakuasi Dubes dan para diplomat Israel di Mesir.

Penyerbuan Kedutaaan Besar Israel di Kairo

Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak (2/4) mengatakan “kami tengah menghadapi tsunami diplomasi-politik sementara mayoritas publik tidak sadar dan ini akan mencapai puncaknya pada September”. Pengamat politik Israel, Ari Shavit, membandingkan antara rencana voting pada 2011 ini dengan kekalahan militer Israel terburuk sepanjang sejarah pada 1973. Menurutnya “2011 akan menjadi 1973-nya Israel dalam bidang diplomasi dimana setiap pangkalan militer Israel di Tepi Barat akan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan sebuah negara merdeka anggota PBB. Sebuah pengepungan diplomatik dari luar dan pemberontakan sipil dari dalam akan mencengkram Israel sekaligus” (Haaretz, 31/3).

Jika voting SMU PBB membuahkan hasil positif, maka kini pertanyaannya adalah bagaimana nasib “bayi” negara Palestina sebagai negeri yang terbelah lahir di tengah-tengah gejolak Arab Spring?

Presiden Abbas menunjukan Proposal Palestina kepada SMU PBB

  

Negeri yang Terbelah

Berbicara tentang kemerdekaannya, maka kita juga mahfum bahwa secara geografis dan modalitas politik, Palestina merupakan negeri yang terbelah: Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza. Selain merepotkan dari aspek administrasi pemerintahan, keterbelahan ini berakar dari pertanyaan mendasar tentang identitas bangsa dan berdampak pada kelanggengan negara Palestina ini.

Wilayah Palestina dari masa ke masa

Fatah yang lahir dari ideologi Pan-Arabisme memandang Palestina sebagai negara-bangsa Arab bagian dari dunia Arab sekuler yang defensif dan telah menerima Israel sebagai sebuah negara serta menyesuaikan diri dengan realitas tersebut. Sedangkan Hamas merupakan kekuatan Islamis yang melihat Palestina merdeka sebagai bagian dari kebangkitan Islam di seluruh wilayah muslim serta dengan tegas menolak mengakui negara Israel.

Delegasi Palestina untuk PBB dipimpin Presiden Abbas

Dari segi dukungan internasional, Fatah menikmati dukungan jauh lebih besar dari Hamas. Eropa dan AS melihat Fatah sebagai kawan baik untuk kepentingan mereka dan kurang memusuhi Israel. Sementara, Saudi dan negara Arab lainnya telah kehilangan kepercayaan terhadap Fatah karena pengalaman masa lalu, tetapi pada akhirnya mereka lebih khawatir terhadap Islam radikal dan kebangkitan Iran sehingga tetap memerlukan dukungan AS. Sementara Hamas menggunakan realitas tersebut untuk menggambarkan Fatah sebagai pihak yang berkolusi dengan Israel di tengah konfrontasi rakyat Palestina dengan Israel. Di sisi lain, Hamas memiliki dukungan dari kelompok Islamis di kawasan, termasuk Iran dan Turki. Namun lebih dari apapun, Hamas harus mengakhiri permusuhannya dengan Mesir yang pernah memblokade Gaza melalui perjanjian dengan Israel.
Pertemuan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas di Kairo pada Mei 2011 adalah oase di tengah gurun konflik berkepanjangan antara kedua faksi Palestina. Akan tetapi, pengalaman menunjukan bahwa kedua belah faksi ini dengan cepat kembali berkonflik setelah berdamai, karena keterbelahan antara keduanya yang teramat dalam.

Abbas (ki) dan Haniyeh (ka) saat rekonsiliasi Fatah-Hamas di Kairo, Mei 2011

Arab Spring dan “bayi” Palestina

            “Bayi” Palestina yang telah lama diidam-idamkan oleh bangsa-bangsa Arab, kini justru terlahir tanpa kehadiran penuh saudara-saudara tuanya. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang tengah dilanda Arab Spring memaksa bangsa-bangsa Arab disibukan dengan urusan internal negaranya masing-masing dan defensif terhadap perubahan, apalagi terhadap kemunculan rezim baru di kawasan.

Mesir sebagai kekuatan terkemuka bangsa Arab tengah dilanda pergolakan internal pasca Mubarak. Bercermin dari pengalaman buruk dengan rezim Mubarak, Hamas mengharapkan perubahan sejati rezim Mesir, tetapi bukan rezim sebuah demokrasi liberal yang diharapkan, melainkan kekuatan Islam yang mendukung Hamas, yakni Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi, pada saat ini, hal tersebut hampir mustahil terjadi, mengingat penguasa militer Mesir mempertahankan tingkat kontrol yang luar biasa terhadap kelompok oposisi yang terbagi atas unsur sekuler dan agama. Sementara unsur agama tersebut juga terbagi akibat rezim Mesir yang telah membuat mereka berkonflik sesamanya selama bertahun-tahun. Perubahan di Mesir hampir tidak mungkin menguntungkan Hamas. Oleh karenanya, Hamas perlu untuk mendefinisikan situasi politik di Mesir untuk mengubah musuh menjadi teman yang kuat.

Demonstrasi di Lapangan Tahrir, Kairo

Sementara itu, rezim Suriah kini sedang berjuang untuk hidup melawan penduduknya yang mayoritas Sunni. Iran dan Hizbullah di Lebanon merupakan pihak yang paling khawatir dengan jatuhnya rezim Suriah. Suriah merupakan sekutu strategis bagi Iran untuk meningkatkan pengaruhnya di Mediterania. Kejatuhan rezim Suriah akan menjadi kemunduran bagi Iran pada saat Teheran sedang berusaha meningkatkan posisinya berkaitan dengan penarikan tentara AS dari Irak. Kejatuhan Suriah akan meninggalkan Hizbullah yang sangat tergantung pada rezim Suriah dan sebagian besar kebijakan Suriah di Lebanon bergantung pada Iran. Iran tanpa Suriah akan sangat jauh dari Hizbullah. Sebagaimana Teheran, Hizbullah juga ingin rezim Suriah bertahan.

Konfrontasi militer antara koalisi Hamas dan Hizbullah yang didukung oleh Suriah melawan Israel pada 2006 dipandang sebagai kemenangan bagi Damaskus, karena Suriah menunjukkan kepada dunia Islam bahwa ia adalah satu-satunya negara-bangsa yang mendukung perlawanan efektif ke Israel. Hal ini juga menunjukkan kepada Israel dan AS bahwa Suriah bisa mengendalikan Hizbullah, sehingga memaksa Suriah keluar dari Lebanon adalah kesalahan besar bagi Israel dan AS. Sementara, bagi Saudi, kepentingannya adalah melihat rezim Suriah yang didukung Syiah Iran runtuh dan tidak ingin rezim radikal muncul di Mesir. Di atas semua itu, Saudi tidak ingin posisi Iran menguat di kawasan.

Pemimpin Hizbullah Nasrullah (ki) dan Presiden Iran Ahmadinejad (ka)

Arab Spring yang tengah melanda Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini dapat dipahami sebagai pembusukan rezim yang berkuasa pada 1960-an dan 1970-an yang diwakili oleh Mubarak (Mesir), Qadafi (Libya), dan Assad (Suriah) sebagai representasi dari visi tua Pan-Arabisme. Sayangnya, Fatah merupakan bagian dari kelompok ini. Sehingga ketika kita berbicara tentang gerakan nasionalisme Palestina sebagai gerakan sekuler, maka secara tidak langsung sedang mengisolasi Palestina dari tren yang lebih luas di wilayah tersebut; dimana meningkatnya gejala religiositas-politik dan secara bersamaan tumbuhnya mistrust terhadap rezim penguasa sekuler (Friedman, 2011). Pasca voting SMU PBB, Otorita Palestina yang didominasi Fatah akan mengklaim kekuasaan di negara Palestina merdeka, tetapi Hamas, pada sisi lain, merupakan perwakilan yang sangat populer saat ini di dunia Islam dan memperoleh dukungan signifikan pada tingkat akar rumput.

Hingga kini, perdebatan tentang siapa yang harus memimpin bangsa Palestina masing berlangsung. Namun, siapa pun akhirnya yang mengontrol negara dan mendefinisikan Palestina, deklarasi kemerdekaan Palestina pada SMU PBB justru akan mendorong krisis Palestina semakin dalam, jika konflik internal tidak segera diselesaikan.

Penutup

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tidak akan sama lagi setelah kemerdekaan Palestina. Resolusi PBB tentang kemerdekaan Palestina tersebut jelas memiliki konsekuensi dan implikasi sangat signifikan yang tidak dapat ditangani dengan cara-cara diplomatik biasa, baik bagi bangsa Palestina maupun bagi kawasan.

Implikasi paling nyata dari resolusi PBB ini adalah ujian bagi kemandirian “bayi” Palestina sebagai negeri yang terbelah secara geo-politik dalam menghadapi reaksi Israel yang keras kepala, sementara gejolak di seluruh Timur Tengah yang tidak terduga membuat negara-negara Arab sibuk menghadapi konflik internal sehingga tidak akan mudah menghadapi rezim yang baru terbentuk ini. Dengan kata lain, Palestina akan merdeka tanpa kehadiran penuh bangsa-bangsa Arab atau bisa jadi kemerdekaan Palestina justru dapat mendorong eskalasi krisis kawasan yang tengah memanas akibat Arab Spring. Wallahu ‘alam***

Palestina Merdeka!

Politik Islamisme Pasca Revolusi Mesir

dimuat di "Jurnal Diplomasi" terbitan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI
Vol. 3 No. 2 Juni 2011

Abstract

The fright of Islamists coming to power has long been an obstacle to democratisation in authoritarian states of the Muslim world. Islamists have been, and might be continue to be, the best organised and most credible opposition movements in many of these countries. They are also commonly, if not always correctly, assumed to be in the best position to capitalise on any democratic opening of their political systems.

The Great Arab Revolution or Arab Spring—also commontly called the Revolution of 25 January in Egypt—put an end to three decades of the Mubarak regime and more people also enthusiastic about participating in politics despite concerns, include the Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood in Egypt, since its birth in 1928 and banned in 1954, operating as a semi-secret movement under varying degrees of pressure from the state, grew become a genuine opposition in non-democratic political system in Egypt.

Post- the Revolution of 25 January, Muslim Brotherhood that has slogan “Islam is solution” finally decide to join the “non-Islamic” political system and build a political party named Justice and Freedom Party that will run for election in September 2011. Interestingly, the Justice and Freedom Party formed a coalition with the Wafd Party, known as a secular party and have uneasy relations with the Brotherhood.

The goal of this paper is to re-examine some of the assumptions about the revolution in Egypt not only bring change for Egypt itself and the region, but also might be taken as the inspiration  for the ideology and activism of Islamism in the other regions. This paper also would review the other Islamism movement in Turkey, Adalet ve Kalkınma Partisi (Justice and Development Party), that might be inspire Muslim Brotherhood and other Islamism movement, how to adaptive and win the election within the secular political system.

Pendahuluan

Kekuatan jejaring sosial seperti facebook dan twitter telah menyebarkan “revolusi” di Tunisia ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Tumbangnya rezim Ben Ali telah diikuti dengan lengsernya Presiden Mubarak yang kemudian diikuti dengan merebaknya gejolak sosial di negara-negara lain di Dunia Arab melahirkan, apa yang disebut oleh para pengamat internasional dan media, Arab Spring atau The Great Arab Revolution. Pada umumnya perubahan sosial politik tersebut dipicu oleh keinginan dari kelompok menengah, intelektual, dan muda yang terintegrasi melalui jejaring facebook dan twitter sehingga memiliki gerak politik yang lebih bebas.

Menurut A.M. Fachir[1] penyebab lahirnya Arab Spring, dikarenakan adanya ketidakseimbangan pembangunan, antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik, terutama pengabaian hak-hak sipil, pelanggaran HAM serta kesenjangan ekonomi, mengarahkan kepada ketidakadilan sosial yang akhirnya berujung pada revolusi (people power). Penguasa otoritarian tidak memiliki monopoli informasi, terutama pada dunia digital, seperti halnya monopoli penguasa pada kekuasaan dan ekonomi. Kekuatan reformis memanfaatkan celah ini untuk menggalang masa demonstrasi hingga meledakkan Arab Spring.

Demonstrasi "Arab Spring" di Tunisia

Terbit di Tunisia, Arab Spring menemukan momentum terbaiknya di Mesir. Mesir sebagai negara Arab menjadi rujukan politik dunia Arab dan memiliki akses strategis geopolitik yang menentukan masa depan kawasan, tidak luput dari gelombang perubahan itu. Dengan tergulingnya Presiden Mubarak, maka era transisi demokratisasi Mesir pun dimulai dan memancing banyak pihak untuk terlibat, baik kekuatan politik domestik maupun internasional.

Tidak terkecuali Ikhwanul Muslimun (Muslim Brotherhood/Persaudaraan Muslim)[2] yang sering disebut sebagai organisasi bawah tanah paling rapi dan kekuatan oposisi terbesar muncul membentuk partai politik untuk ikut bersaing pada pemilu September 2011. Sejak dinyatakan terlarang pada 1954, Ikhwanul Muslimun tumbuh sebagai “mitos” kekuatan besar bawah tanah yang belum pernah teruji kebenarannya melalui prosedur demokrasi hingga hari ini.

Akan tetapi, pasca-revolusi Mesir, Ikhwanul Muslimun memiliki perhatian yang tinggi untuk meraih kekuasaan melalui sistem politik dan membuktikan asumsi serta kontroversi tentang kekuatannya di Mesir. Hanya sepuluh hari setelah (mantan) Presiden Mubarak digulingkan pada 11 Februari, Ikhwanul Muslimun mengumumkan niatnya untuk mendirikan partai politik, meskipun konstitusi Mesir melarang pendirian partai politik berdasarkan agama.[3]

Keterlibatan resmi Ikhwanul Muslimun, sebagai gerakan Islamisme yang memiliki pengaruh luas di dunia, pada sistem politik Mesir merupakan gejala menarik bagi perkembangan mutakhir ideologi dan aktivitas Islamisme. Terutama setelah partai politik bentukan Ikhwanul Muslimun membangun koalisi dengan partai-partai ultra sekuler.[4]

Lambang Ikhwanul Muslimin dan pendirinya Hassan al-Banna

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis gejala perubahan pada ideologi Islamisme melalui aktivitas terbaru Ikhwanul Muslimun yang kompromistis dan mencoba beradaptasi dengan sistem politik non-Islam, seperti yang telah lebih dahulu dilakukan oleh Adalet ve Kalkınma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) di Turki yang kembali memenangkan pemilu 2011.

Pergeseran Ideologi Islamisme

Islamisme pertama kali dicetuskan oleh Jamaludin Al-Afghani (1838—1897) sebagai paham politik alternatif dalam menyatukan negara-negara termasuk di daerah jajahan Inggris yang mempunyai akar budaya dan tradisi yang berbeda dengan budaya dan tradisi Arab, kemudian dikembangkan dan dikenal pula sebagai Pan Islamisme.

Islamisme atau Politik Islamisme dapat didefinisikan sebagai seperangkat ideologi yang mempercayai bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga mencakup sistem hidup yang lengkap, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan muslim harus bersatu di bawah sistem Islam; panduan utuh dalam kehidupan sosial dan politik sebagaimana juga panduan kehidupan pribadi[5]; ideologi yang memandu masyarakat secara utuh dan harus ditegaskan dengan syariah Islam[6]; dan gerakan politik yang berupaya menyelesaikan segala permasalahan politik modern dengan referensi kitab suci[7]. Ideologi Islam memiliki peranan berarti, karena ideologi ini dipandang—secara benar atau keliru—telah menyuguhkan nilai-nilai yang berlawanan dengan nilai-nilai Barat.[8] Beberapa pengamat juga menyebutkan Islamisme dapat didefinisikan lebih longgar, yaitu dalam bentuk politik identitas atau dukungan untuk identitas, keaslian, revivalisme regionalisme, dan revitalisasi komunitas.[9]

Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimun, mendefiniskan Islamisme sebagai visi Islam yang komprehensif, yang meliputi kehidupan politik, sisial, dan ekonomi. “Islam adalah iman dan ritual, negara (wathan) dan kebangsaan, agama dan negara, spiritual dan amal, al-Quran dan pedang”.[10]

Anthony Bubalo dkk[11] meneliti dan membandingkan tiga gerakan Islamisme di negara-negara dengan demokrasi yang tumbuh, yakni Indonesia, Turki, dan Mesir. Dimulai dengan Ikhwanul Muslimun di Mesir, sebuah gerakan yang berkomitmen untuk reformasi, tetapi bergerak dalam konteks politik non-demokratis. Dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sejahtera, yang banyak mengadopsi model aktivitas Ikhwanul Muslimun dengan iklim berdemokrasi yang baru dan belum matang di Indonesia. Akhirnya, Bubalo mengkaji kasus Adalet ve Kalkınma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) sebuah partai “pasca-Islam” yang bergerak di Turki di mana sistem politik demokrasi yang cukup tua, tetapi belum komplit.

ki-ka: PKS (Indonesia), Ikhwanul Muslimin (Mesir), AKP (Turki)

Hasil studi tersebut menghasilkan penemuan yang mengejutkan, bahwa ideologi dan aktivitas Islamisme menunjukan pergeseran-pergeseran yang cukup konsisten sebagai manifestasi dari pergerakan organisasi dari konteks non-demokratis ke konteks yang lebih demokratis.

Pertama, pergeseran dari negara syariah ke nilai syariah. Gerakan Islamis menunjukan pergeseran yang konsisten dari penegakan syariah Islam yang menuntut institusi negara (negara atau sistem Islam) menjadi fokus pada syariah sebagai seperangkat nilai atau prinsip yang diberlakukan melalui proses politik. Ini merupakan konklusi logis dari keputusan taktis untuk mencapai tujuan melalui partisipasi politik daripada revolusi, tetapi perubahan ini juga menuntut konsekuensi yang serius, karena berpotensi mengubah tujuan historis ideologi Islam untuk membentuk negara Islam. Dengan kata lain, negara Islam sebagai faktor mengislamkan masyarakat menjadi kurang penting untuk gerakan Islam masa kini.

Kedua, pergeseran dari pemerintahan Islam ke “tata pemerintahan yang baik” (good governance). Studi kasus dari ketiga gerakan tersebut menunjukan sekularisasi terhadap agenda kebijakan Islam. Namun bukan berarti bahwa mereka meninggalkan agenda agamis atau menerima kebijakan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Konsistensi atas interpretasi mereka tentang Islam tetap penting, tetapi dalam konteks ini ketelibatan mereka dalam isu-isu yang sangat luas, memaksa mereka untuk menggunakan kata “Islam”sesedikit mungkin. Dan terkadang sulit untuk menunjukkan kepada para pendukung bagaimana solusi Islami yang ditawarkan gerakan ini atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini tercermin dari, misalnya, pendekatan kebijakan ekonomi telah bergeser dari fokus historis Islamisme pada kesetaraan sosial kepada pendekatan yang lebih neo-liberal. Pergeseran ini selain dapat merespon permasalahan, sekaligus juga dapat memenuhi tujuan politik, yaitu menarik pendukung baru.

          Ketiga, pergeseran dari pesan moral ke moralitas para utusan. Melengkapi pergeseran sebelumnya, titik diferensiasi menjadi kurang bersifat ideologis dan berpesan moral, tetapi lebih menekankan pada personal representasi pergerakan. Hal ini sejalan dengan tujuan historis Islamisme yang berusaha menawarkan ideologi untuk sosial, ekonomi, dan reformasi politik, sekaligus contoh pribadi berperilaku Islami dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena daya tarik pribadi wakil partai inilah, gerakan memenangkan dukungan lebih banyak sehingga konstituen mempertimbangkan kembali ideologi dan agenda kebijakan.

Keempat, pergeseran atas keberagaman anggota. Pergeseran pada ide-ide dan aktivitas gerakan Islamis mendorong dan merefleksikan perubahan dalam keanggotaan dan partai. Sebagai gerakan sosial-keagamaan, Islamis biasanya membatasi keanggotaan mereka untuk orang-orang dengan kriteria khusus—biasanya laki-laki, muslim, atau seorang “muslim spesial”yang memegang kemampuan tafsir ajaran Islam dan berperan strategis di masyarakat. Akan tetapi, sebagai partai politik dalam konteks demokrasi adalah penting untuk memperluas basis keanggotaan, terutama untuk menarik kemampuan politik dari berbagai lapisan. Perluasan keanggotaan ini menghasilkan ketegangan, bahkan perubahan identitas, meskipun dilakukan secara bertahap.

Kelima, regenerasi. Kecenderungan gerakan Islamis mengikuti arus demokrasi sering sekali dihambat karena kurangnya demokrasi di kalangan internal. Keterlibatan gerakan dalam aktivitas politik sering kali memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk, dalam beberapa kasus, melewati hirarki internal. Hal ini terjadi pada Ikhwanul Muslimun di Mesir; meskipun pada akhirnya kedisiplinan internal dapat ditegakkan dengan mengorbankan dinamika dan perdebatan internal. Sebaliknya pada kasus PKS dan AKP, menunjukan ketersediaan lebih banyak ruang politik yang demokratis serta peluang yang lebih besar untuk munculnya kaum muda yang lebih berpikiran terbuka, berwawasan global, dan aktivis lapangan.

Keenam, osilasi (oscillation) bukan moderasi. Gejala pergeseran yang tampak pada gerakan Islamis adalah osilasi daripada moderasi. Artinya, dalam konteks politik yang lebih terbuka terdapat kesempatan yang lebih besar bagi dinamika ideologi atau osilasi pada dua hal. Pertama, ketegangan antara faksi puritan dan pragmatis membuat orientasi ideologi gerakan menjadi lebih kuat. Kedua, dalam kerangka ketegangan ini, setiap sisi gerakan akan meraih kemenangan pada satu isu tertentu. Misalnya, pada satu isu tertentu, partai akan lebih dekat pada prinsipnya, sementara pada isu lain akan lebih terlihat pragmatis. Dengan kata lain, partai Islam, seperti kebanyakan partai, tidak akan menjadi sangat moderat (atau menjadi lebih ekstrim), tetapi akan terus menghadapi ketegangan internal yang mengharuskan terus berosilasi, sehingga setiap faksi partai akan terus berupaya mempengaruhi posisi dan keputusan partai.

AKP: Partai Post-Islamisme Meraih Kemenangan di Negara Sekuler

         Pada 1924, Majelis Nasional Turki membubarkan kekhalifahan Islam terakhir di dunia, sebuah institusi yang mengklaim sebagai penerus kepemimpinan Dunia Islam sejak Rasulullah Muhammad tiada. Republik Turki melarang segala bentuk pemikiran, aktivitas public, lembaga, dan simbol Islam, seperti madrasah, pengadilan syariah, tarikat, ziarah, haji, dan organisasi berlandaskan Islam sejenis. Masjid dibawah kontrol negara dan para imam merupakan pegawai negeri di bawah Direktorat Urusan Agama yang baru dibentuk. Pada 1928, Islam dihapuskan dari agama negara dan semua simbol-simbol Islam seperti bahasa dan tulisan Arab dilarang dan digantikan dengan aksara Latin, termasuk pada acara keagamaan. Republikan percaya bahwa kehidupan Eropa akan menghantarkan Republik Turki meraih kemajuan setara dengan bangsa-bangsa Eropa. Untuk itu, Ataturk berkeliling ke pedesaan-pedesaan untuk memberikan ceramahnya yang terkenal “ini adalah topi” yang menjelaskan tentang kehidupan “modern” Eropa dan mengapa mereka harus menggunakan topi bergaya Eropa pengganti penutup kepala tradisional (fez).    Islamisme dalam segala bentuk direpresif oleh sistem sekularisme Turki bentukan Ataturk.

Pendiri Republik "sekuler" Turki Kemal Ataturk
berpakaian dan bertopi ala Barat

Namun seiring dengan perubahan demografis dan ekonomi sejak 1980-an, semakin tegas pula perkembangan politik di Turki, di mana terdapat difusi kekuasaan antara elit sekuler dan pemimpin agamis. Pada saat yang bersamaan, para elit sekuler semakin menikmati legitimasi popular dalam sistem rezim sekuler. Kemenangan Partai Refah (1996), kemunculan Erdogan dan Abdullah Gul (2001), dan kemenangan Adalet ve Kalkınma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) berturut-turut pada pemilu 2002, 2007, dan 2011 merefleksikan dan keseimbangan politik baru dari peluang dan keterbatasan sistem politik Turki. Keseimbangan ini membuktikan teori Robert Dahl[12] “poliarkhi”, yaitu difusi kekuasaan di seluruh lokus kekuasaan, yang menurutnya adalah prasyarat penting untuk demokrasi yang bernilai.

Presiden Gull (tengah) dan PM Erdogan saat menghadiri acara kenegaraan Turki

           Pengawal sekularisme Turki memahami bahwa mereka tidak dapat lagi memaksakan semua nilai sekularisme di seluruh negeri. Pada sisi lain, AKP juga menyadari nilai-nilai Islamisme membuatnya tidak dapat bertahap hidup di sistem politik sekuler. Runtuhnya partai Islamis Necmettin Erbakan dan kemenangannya dengan mengakomodasi pragmatisme telah membuat AKP tetap bertahan dengan pendekatan yang konservatif dalam sistem politik.

            Akan tetapi, AKP pun menyadari gagasan dan aktivitas provokatif ala Erbakan dapat memancing militer keluar dari barak dan memasuki sistem politik untuk mengamputasi demokrasi. Untuk itu, AKP tetap mempertahankan konservatisme dan pragmatism dengan tetap membuktikan prestasi pembangunan dan menjamin keberpihakannya pada sistem sekuler warisan Ataturk.

PM Erdogan di ruangan kerjanya berlatar belakang lukisan Ataturk,
menegaskan keberpihakannya pada sekularisme Turki

AKP sebagai kekuataan post-Islamis partai berspirit Islam, tetapi bisa berselaras dengan nilai-nilai sekulerisme, demokrasi, reformasi, dan modernitas. Bahkan AKP bisa menciptakan kemajuan dan pembangunan yang mengagumkan serta mensejajarkan Turki dengan Eropa, dalam banyak hal.

Ikhwanul Muslimun dan Partai Politik-nya

Eksperimen konservatisme-pragmatisme AKP dengan sistem sekulerime Turki dipandang banyak pihak dapat menginspirasi model Politik Islamisme yang popular dan dapat diterima oleh public yang lebih luas. Pasca Revolusi Mesir, para pengamat politik Mesir mendorong agar Ikhwanul Muslimun menerapkan strategi AKP di Mesir. Terbukti, hanya sepuluh hari setelah (mantan) Presiden Mubarak digulingkan pada 11 Februari, Ikhwanul Muslimun mengumumkan niatnya untuk mendirikan Partai Keadilan dan Kemerdekaan (al-Hurriyat wal Adalah’)[13] untuk berkompetisi pada pemilu November 2011 dengan target separuh kursi parlemen.

Mohammed al-Mursi konferensi pers pendirian Partai Kemerdekaan dan Keadilan

Pemimpin Partai Keadilan dan Kemerdekaan, Mohammed al-Mursi yang juga anggota politbiro Ikhwanul Muslimun, mengatakan partainya akan “bebas dari Ikhwan, tetapi akan berkoordinasi dengannya”, “bukan partai Islam dalam pengertian lama, bukan teokratis”, dan “merupakan partai sipil.” Hingga saat ini, konstitusi Mesir melarang partai berdasarkan pada agama, golongan, atau kedaerahan.

Melalui keterlibatannya secara resmi dalam sistem politik, Ikhwanul Muslimun berusaha menghilangkan citra menakutkan yang dipersepsikan oleh rezim penguasa selama 57 tahun dalam pelarangan. Ikhwanul juga mengatakan mereka ingin bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekuler pada pemilihan mendatang, sementara berjanji untuk tidak mengajukan calon presiden pada pemilihan November mendatang.[14]

Pernyataan untuk bekerja sama dengan kelompok oposisi dibuktikan oleh Partai Keadilan dan Kemerdekaan dengan menjalin koalisi bersama Partai Wafd dan 11 partai politik oposisi lain era Mubarak. Koalisi ini menunjukan gejala perubahan ideologi dan aktivitas Islamisme Ikhwanul Muslimun sejak 1928. Partai Keadilan dan Kemerdekaan, yang mengusung berslogan Islam adalah solusi (al-islam huwa al-hall), berkoalisi dengan Partai Wafd ultra-sekuler liberal, yang berslogan “agama urusan privat dan  negara adalah untuk semua (al-din li al-fard wa ad-daulah li al-jami’).

Lambang Partai Kemerdekaan dan Keadilan bentukan IM

Koalisi tersebut dipandang banyak pihak sebagai koalisi oportunistik, mengingat Ikhwanul Muslimun memiliki hubungan yang buruk dengan Wafd di masa lalu. Perselisihan Ikhwanul Muslimun dengan Wafd dimulai dengan pendiri dan Sekretaris Jenderal Ikhwanul Muslimun, Ahmad As-Sukari, menyatakan keluar dari Ikhwanul Muslimun dan bergabung dengan Wafd. Setelah bergabung dengan Wafd, Ahmad As-Sukari menyerang balik Ikhwanul Muslimun dan banyak menulis di media massa tentang keburukan-keburukan Ikhwanul Muslimun. Setelah sukses menumbangkan monarki lewat revolusi 1952, Gamal Abdul Nasser memilih berkoalisi dengan Wafd untuk memimpin Mesir dan menenggelamkan Ikhwanul Muslimun. Wafd juga yang mendorong larangan atas Ikhwanul Muslimun hingga saat ini.

Namun, keputusan Partai Keadilan dan Kemerdekaan untuk berkoalisi dengan Wafd menunjukan pergeseran Ikhwanul Muslimun, seperti AKP yang menerima hidup dalam sistem sekularisme. Ikhwanul Muslimun, sebagaimana AKP, telah “memaafkan” konflik masa lalu untuk meraih masa depan. Kompromistis Ikhwanul Muslimun dengan “mantan” musuh hanya dapat dilakukan dengan melihat sebanyak-banyaknya persamaan, tanpa melupakan perbedaan.

Meskipun memiliki ideologi yang berseberangan, Ikhwanul Muslimun dan Wafd memiliki banyak persamaan yang memungkinkan kedua pihak tersebut duduk dalam satu koalisi. Pertama, Ikhwanul Muslimun dan Wafd mengalami masa sulit di bawah kontrol rezim respresif Mubarak selama 30 tahun.

Kedua, Wafd adalah partai politik pertama di Mesir yang didirikan Saad Zaghloul. Zaghloul, pada 1919, meledakkan revolusi menuntut lepasnya kontrol Inggris atas Mesir. Begitu pun Ikhwanul Muslimun, tahun 1928 berdiri oleh Hassan al-Banna, berorientasi sebagai jamaat sosial-kemasyarakatan Islamisme untuk memajukan Mesir dan melepaskan Mesir dari "jajahan" Inggris. Ikhwanul Muslimun dan Wafd lahir dari satu semangat yang sama, yaitu semangat kebangsaaan. Bedanya, Wafd lahir di iklim perkotaan Kairo dan berpengikut kalangan terdidik, sementara Ikhwanul Muslimun lahir di pedesaan Ismailiyah, serta berpengikut kalangan pedesaan.

Ketiga, Wafd dan Ikhwanul Muslimun bekerja sama dengan Perwira Merdeka (Nadi Dhubbat al-Ahraar/Free Officer) pimpinan Gamal A. Nasser untuk meledakkan revolusi 1952, yang sukses mengakhiri sistem monarki Raja Farouk dan mendirikan Republik Mesir. Meski pada perjalanannya, Ikhwanul Muslimun kemudian menjadi "musuh" pemerintahan Nasser. Keempat, pada masa perang Arab-Israel, aktivis Ikhwanul Muslimun dan Wafd bersama-sama mengangkat senjata untuk membela tanah air mereka dan membebaskan Palestina. Koalisi Ikhwanul Muslimun dan Wafd memiliki sejarah yang panjang, meski masing-masing pihak memiliki akar ideologi yang sangat jauh berbeda.

Gamal A. Nasser

Penutup

Apakah pergeseran-pergeseran yang dilakukan Ikhwanul Muslimun lewat Partai Keadilan dan Kemerdekaan akan meraih kemenangan seperti AKP di Turki? Kita memang belum mengetahui. Namun gejala pergeseran Ikhwanul Muslimun ini memperkokoh argumen bahwa Islamisme menerima sistem demokrasi dan menyetujui aturan main kompetisi dalam demokrasi.

Pergeseran-pergeseran dan kisah sukses gerakan Islamis di Turki sedikit banyak           turut menginspirasi Ikhwanul Muslimun untuk turut terlibat secara resmi pada sistem politik Mesir pasca-revolusi 25 Januari. Dengan membentuk Partai Keadilan dan Kemerdekaan, Ikhwanul Muslimun--sebagai salah satu organisasi Islamis modern yang paling tua serta memiliki pengaruh dan jejaring luas di Dunia--telah mengakhiri alienasinya dengan sistem demokrasi yang menyebabkan pergeseran-pergeseran pada gerakan dan aktivitas organisasi Islamisme tidak hanya di Mesir, tetapi mungkin juga menginspirasi pergerakan Islamisme di kawasan lain.

Gejala pergeseran Ikhwanul Muslimun mengukuhkan Islamisme untuk memperhatikan masalah-masalah masyarakat dan kebangsaan dalam skala besar di negara tempat organisasi itu bergerak. Islamisme harus mampu menerjemahkan keindahan kitab suci dalam administrasi pemerintahan dan kepemimpinan untuk membangun negara, masyarakat, dan dunia di sekitar mereka. Islamisme harus mampu meyakinkan dunia luar, bahwa ideologinya tidak datang dari dunia yang lama, anti-modernitas, baik secara pemikiran dan aktivitas, tanpa harus teralienasi dari prinsip-prinsip agama. Islamisme hanya dapat dibuktikan khasiatnya sejauh mana ia dapat memberikan kontribusinya bagi rakyat (ummat) bukan hanya janji-janji surga tanpa implementasi dan bukti.

Gejolak politik di Mesir mirip dengan reformasi Indonesia 1998

Dalam konteks hubungan internasional, pergeseran Islamisme ini dapat memperkokoh hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Indonesia memiliki posisi strategis untuk dapat men-share pengalaman karena Indonesia yang relatif berhasil dalam proses transisinya ke full pledge democracy sejak tahun 1998. Selain itu, Indonesia juga memiliki kesamaan dalam persoalan politik yang dihadapinya di tahun 1998, dengan Timur Tengah (khususnya Mesir) di tahun 2011. Lebih lagi, terdapat kesamaan antara Indonesia dan Mesir baik dari segi agama, political history dan aspirasi kebijakan luar negeri. Ke depan, Mesir akan memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia yang tengah berjuang menjadi negara maju dengan mengkombinasikan Islam moderat, demokrasi dan pembangunan. Tidak berlebihan jika kita mengatakan, tiga serangkai: Indonesia, Mesir, dan Turki sebagai negara “demokrasi” dengan mayoritas penduduk muslim merupakan rujukan kehidupan politik di Dunia muslim.***

          

           

DAFTAR PUSTAKA

A.M. Fachir, ”Gerakan Rakyat untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur Tengah”, dipresentasikan pada Pertemuan Kelompok Ahli Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara: Pengaruh dan Interdependensinya pada Tatanan Global, Kementerian Luar Negeri. Jakarta, 30 Mei 2011.

Anthony Bubalo et al, Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia, and Turkey, New South Wales: Longueville, (2008)

Berman, S, "Islamism, Revolution, and Civil Society, Perspectives on Politics", Vol. 1, No. 2, June 2003, American Political Science Association.

Black, Antony, Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Dahl, Robert A. Dilemmas of pluralist democracy. New Haven, Yale University Press, 1982.

Fred Halliday, “The Left and the Jihad”, Open Democracy 7 September 2006.

Fuller, Graham E., The Future of Political Islam, Palgrave MacMillan, 2003.

Mitchell, Richard P., The Society of Muslim Brothers. Oxford, Oxford University Press, 1969.

Shepard, W. E. Sayyid Qutb and Islamic Activism: A Translation and Critical Analysis of Social Justice in Islam. Leiden, New York: E.J. Brill., 1996.

“13 Parties unite to form 'National Coalition for Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/14330.aspx

“Ikhwanul Muslimin di Mesir bentuk parpol”, BBC Indonesia, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/110430_im_mesir.shtml

 “The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/11978.aspx

 “The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/11978.aspx

---

[1] A.M. Fachir, ”Gerakan Rakyat untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur Tengah”, dipresentasikan pada Pertemuan Kelompok Ahli Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara: Pengaruh dan Interdependensinya pada Tatanan Global, Kementerian Luar Negeri. Jakarta, 30 Mei 2011.

[2] Pada Maret 1928 di sebuah kota pelabuhan Ismailiyah Mesir, Hassan al-Banna mendirikan “Ikhwanul Muslimun” dengan hanya beberapa pengikut. Pada akhir 1930an, Ikhwanul Muslimun memiliki cabang di setiap provinsi Mesir dan kini tumbuh menjadi organisasi Islamisme yang paling berpengaruh di dunia^[2]. Di bawah moto “al-Quran adalah konstitusi kami,” IM bertujuan kebangkitan Islam melalui khutbah-khutbah dan menyediakan pelayanan dasar masyarakat termasuk sekolah, masjid, dan pelatihan-pelatihan.

[3] “The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/11978.aspx

[4] “13 Parties unite to form 'National Coalition for Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/14330.aspx

[5] Berman, S, "Islamism, Revolution, and Civil Society, Perspectives on Politics", Vol. 1, No. 2, June 2003, American Political Science Association, p. 258

[6] Shepard, W. E. Sayyid Qutb and Islamic Activism: A Translation and Critical Analysis of Social Justice in Islam. Leiden, New York: E.J. Brill., (1996). p. 40

[7] Fred Halliday, “The Left and the Jihad”, Open Democracy 7 September 2006.

[8] Black, Antony, Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, p. 18

[9]  Fuller, Graham E., The Future of Political Islam, Palgrave MacMillan, (2003), p.21

[10] Mitchell, Richard P., The Society of Muslim Brothers. Oxford, Oxford University Press, (1969), p. 233

[11] Anthony Bubalo et al, Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia, and Turkey, New South Wales: Longueville, (2008)

[12] Dahl, Robert A. Dilemmas of pluralist democracy. New Haven, Yale University Press, (1982).

[13] “The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt”, Al-Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/11978.aspx

[14] “Ikhwanul Muslimin di Mesir bentuk parpol”, BBC Indonesia, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/110430_im_mesir.shtml