Soeharto dan Swasembada Beras

dimuat di "Jurnal Diplomasi" 

terbitan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI

Vol. 3 No. 3 September 2011 

Mendengar istilah ketahanan pangan, maka salah satu yang muncul dalam ingatan kita adalah swasembada beras pada masa Orde Baru; beserta gambar Presiden Soeharto dan Bu Tien sedang tersenyum dan mengangkat padi saat panen raya di layar kaca TVRI. Presiden Soeharto dan segala kontroversi yang menyelimutinya, sejarah mencatat Pak Harto adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Indonesia pada masanya.

Pak Harto dan Bu Tien sewaktu panen raya hasil produksi padi dengan sistem supra insus

Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto (EYD: Suharto) lahir di dusun Kemusuk, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Presiden Indonesia terlama ini (1967—1998) sering dijuluki “The Smiling General” karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan. Soeharto tumbuh dan besar di keluarga dan lingkungan petani. Semasa kecil dan tinggal bersama pamannya, nampak bakat dan kegemaran Soeharto dalam bidang pertanian. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian.[1]   

Pendapat tokoh tentang program pertanian Soeharto

            Keunggulan program ketahanan pangan pada masa kepemimpinan Pak Harto diakui oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono (2004—2009) dengan banyak mengadopsi program-program semasa Orde Baru. Anton mengaku, merasa berutang budi kepada Soeharto karena tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertanian saat ini hanya menyatukan kembali puing-puing yang berserakan yang telah dibangun Soeharto. "Bangunan kokoh itu terserak akibat adanya perubahan-perubahan yang  terjadi di negeri ini. Namun, tugas saya membangun pertanian terasa lebih ringan jika dibandingkan dengan harus membangun dari nol. Beliau telah meletakkan dasar-dasar pembangunan pertanian yang benar. Banyak program beliau yang bagus dan saya lanjutkan," ujar Anton. 

Menurut Anton, setelah era Soeharto, hampir tidak ada pembangunan waduk-waduk besar. Soeharto juga membangun infrastruktur perbenihan, pengamatan, dan pengendalian hama. Banyak peninggalan Presiden Kedua RI itu yang sangat bermanfaat bagi pembangunan pertanian selanjutnya. "Saya kagum terhadap beliau yang sangat paham masalah-masalah pertanian sehingga saya tidak ragu menyebut beliau Bapak Pembangunan Pertanian Indonesia," ujar Anton.

Menguatkan pendapat Anton, Menteri Pertanian Prof Bungaran Saragih (2001—2004), mengatakan, Soeharto menempatkan upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok tanpa harus impor, sebagai fokus pembangunan di masa pemerintahannya. "Waktu itu, ada tekad yang kuat dari pemerintah untuk berswasembada beras," ujar Bungaran.

Pada masa Soeharto, selain tekad yang kuat juga dikembangkan kebijakan dan penerapan program yang tepat dan konsisten. "Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang akan menjalankan program-program tersebut," ujar Bungaran.

Selanjutnya, setelah memiliki tekad, kebijakan, program, dan organisisasi pelaksana dari pusat hingga ke daerah, Soeharto menyediakan sumber daya manusia, yang relatif lebih pintar dengan menghasilkan sarjana-sarjana pertanian yang akan diterjunkan melaksanakan dan mendukung program tersebut, baik di lapangan maupun di lembaga-lembaga penelitian dan kampus. Soeharto juga menyediakan sumber dana yang besar untuk menyukseskan program menuju swasembada pangan.

Soeharto juga sukses memobilisasi masyarakat, terutama petani untuk bersama-sama meningkatkan produksi pertanian. "Kita beruntung saat itu mendapatkan benih unggul melalui program revolusi hijau saat itu. Soeharto menangkap revolusi hijau dengan tekad, dirumuskan dan dituangkan dalam kebijakan dan program, dicetak melalui institusi, kemudian disediakan SDM dan dana serta mobilisasi masyarakat petani," ujar Bungaran.[2]

Menyerahkan bibit unggul kepada para pertani di daerah pertanian tadah hujan.

Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla (2004—2009) juga menilai Presiden Soeharto juga berjasa sangat besar di bidang pembangunan ekonomi dan pertanian karena mampu menurunkan tingkat inflasi dari 650 persen menjadi 12 persen dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya. Selain itu, almarhum Soeharto semasa menjabat Presiden RI juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, yang sampai saat ini belum ada presiden yang mampu menandinginya.

“Itulah sumbangan terbesar dalam pembangunan ekonomi, selain membuat Indonesia ini dapat berswasembada pangan karena belum ada presiden yang dapat membangun saluran irigasi pertanian sebesar yang dibangun Pak Harto,” kata Kalla.[3]

Program Pertanian era Soeharto

Mengawali masa pemerintahannya pada tahun 1966, Presiden Soeharto memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Hal ini ditempuh karena kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi prahara sekaligus pemantik munculnya konflik dan krisis politik yang melanda Indonesia yang masih belia saat itu. [4]

Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat pada awal pemerintahannya, langkah darurat yang diambil adalah membuka keran impor beras dan mencari bantuan luar negeri untuk impor beras. Setelah kepercayaan diraih, stabilitas teraih. Pak Harto mulai melakukan revitalisasi sektor pertanian dan mendirikan Bulog sebagai penyangga harga beras agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pada awal 1970-an, ketika minyak dijadikan senjata diplomasi oleh negara-negara Timur Tengah dalam menekan Amerika dan Eropa agar lebih fair dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya di Timur Tengah, Indonesia kebagian rezeki minyak akibat kenaikan harga yang cukup signifikan. Rezeki minyak ini dimanfaatkan dengan saksama oleh Pak Harto untuk membangun sektor pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian. Sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi dibangun. Bendungan Karang Kates di Jawa Timur, Waduk Mrica, Gajah Mungkur dan Kedung Ombo di Jawa Tengah, Bendungan Riam Kanan dan Riam Kiwo di Kalimantan, Bendungan Asahan di Sumatra, jalan-jalan pedesaan diperbaiki, juga program listrik masuk desa.[5]

Bendungan Asahan di Sumatera Utara

Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasemabda pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Di dalam Pelita I Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras.

 “Peningkatan produksi pangan bertudjuan agar Indonesia dalam waktu lima tahun jang akan datang tidak usah mengimpor beras lagi.  Tudjuan lain ialah memperbaiki mutu  gizi pola konsumsi manusia Indonesia melalui peningkatan produksi pangan jang mengandung protein chewani  dan  nabati, terutama ikan dan katjang-katjangan. Akibat positif dari peningkatan produksi  beras ialah bahwa lambat-laun  tidak  perlu  lagi  mengimpor  pangan,   sehingga dengan demikian devisa jang langka itu dapat digunakan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku jang diperlukan untukpembangunan sektor-sektor lain, terutama sektor indus-tri. Selandjutnja, peningkatan produksi pangan akan meningkat-kan pendapatan petani-petani pangan. Ini akan meningkatkan taraf penghidupan para petani jang telah sekian lamanja hidup dalam serba kesengsaraan dan kemiskinan.”[6]

Pada masa pemerintahan Pak Harto juga dikembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW), hingga berbagai bentuk kerjasama antar lembaga yang terkait penyediaan sarana prasaran yang mendukung pertanian seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk.

Penyediaan sarana penunjang, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan.[7] Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun. Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.[8]

Teknologi pertanian diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu program pertanian Orde Baru yang khas, karena menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau Presiden Soeharto langsung. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat[9] pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah.

Presiden Soeharto berdialog dengan petani teladan di Istana Negara

Swasembada Beras

Program kerja pertanian Pak Harto berbuah prestasi. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun 1969 Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras, sementara pada 1984, bisa mencapai 25,8 juta ton beras.[10]

Pak Harto sedang memeriksa persediaan beras di gudang Bulog

Kesuksesan ini mengantarkan Pak Harto diundang berpidato di depan Konferensi ke-23 FAO (Food and Agriculture Organization) /Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia), di Roma, Italia, 14 November 1985.

Pak Harto berpidato di FAO, Roma, Italia, 1985

Pernyataan penting Pak Harto yang ditujukan kepada negara-negara maju anggota FAO bahwa selain bantuan pangan, yang paling penting adalah kelancaran ekspor komoditi pertanian dari negara-negara yang sedang membangun ke negara-negara industri maju. Ekspor pertanian bukan semata-mata untuk meningkatkan devisa, tetapi lebih dari itu, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.[11]


Pada kesempatan itu juga memperkenalkan seorang petani andalan asal Tajur, Bogor yang ikut dalam rombongannya dan menyerahkan bantuan satu juta ton gabah— sumbangan dari para petani Indonesia—untuk disampaikan kepada rakyat di negara-negara Afrika yang menderita kelaparan. “Jika pembangunan di bidang pangan ini dinilai berhasil maka itu merupakan ‘kerja raksasa’ dari seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden Soeharto di dalam pidatonya di depan wakil-wakil dari 165 negara anggota FAO.[12]

Pak Harto meninjau sistem penyimpanan beras kedap udara

untuk masa jangka panjang.

Atas keberhasilan swasembada pangan ini, Juli 1986, Direktur Jenderal FAO, Eddouard Saouma menyebut Soeharto sebagai lambang perkembangan pertanian Internasional, tiba di Jakarta untuk menyerahkan penghargaan berupa medali emas FAO. Medali yang terdiri dari dua jenis, yakni yang berukuran kecil dan satunya lebih besar, berukiran timbul bergambar Soeharto dengan tulisan "President Soeharto Indonesia” dan sisi lain bergambar seorang petani yang sedang menanam padi, bertuliskan “From Rice Imoprter to Self-Sufficiency”.

Pada tahap pertama, medali itu dicetak dalam jumlah cukup banyak yang terbuat dari emas, perak dan perunggu. Pencetakan berikutnya untuk dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk membantu negara-negara yang sedang kelaparan, selain juga untuk aktivitas FAO dan negara-negara yang membutuhkan bantuan FAO.[13] Prestasi ini, sampai sekarang, kerap kali masih dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah di bidang pertanian.

Menerima koin penghargaan dari Dirjen FAO Edouard Saouma

Meski berkilauan prestasi dan bertaburan pujian, tentu swasembada beras pada masa Pak Harto tidak lepas dari kritik. Revolusi pertanian Soeharto digerakkan dengan sistem komando dan menerapkan diskriminasi dan intimidasi. Diskriminasi meminggirkan padi tradisional dan menggantinya dengan jenis yang kurang gurih pulen, tapi bulirnya lebih berlimpah dan waktu tanam lebih pendek. Maka dari itu, dalam setahun bisa panen dua hingga tiga kali. Mereka yang menolak ikut Inmas dan Bimas (juga program KB) bisa kena intimidasi aparat dengan tuduhan “tidak bersih lingkungan”. Menurut para ahli, kebijakan diskriminatifnya yang sengaja mengabaikan diversifikasi juga menjadi andil keterpurukan ketahanan pangan hingga saat ini. Soeharto mengonstruksikan beras sebagai budaya kelas satu, dan menempatkan bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi, ketela, sagu, sebagai inferior.[14]

Namun bagaimana pun, tidak bisa lekang dari potret ingatan kita betapa riang dan berseri-serinya wajah Pak Harto manakala berada di tengah-tengah petani dan masyarakat desa. Di situ ia begitu manusiawi, jauh dari gambaran seorang diktator. Kesan yang juga masih melekat adalah kepemimpinannya yang tidak bimbang dan ragu. Sekali diberi wewenang memimpin, ia menjalankannya dengan lugas dan tuntas. Dengan pengecualian dominasi berasnya dan KKN anak-anaknya di sektor pertanian, kita pantas mengagumi Pak Harto sebagai jenderal yang berhasil membangun ketahanan pangan, yang menjalankan kepemimpinannya di sektor itu sama efektifnya seperti ia memulihkan kestabilan politik dan keamanan.***

Pak Harto saat panen pertama hasil pertanian tanah kering (Gogorancah)

di Nusa Tenggara Barat.

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto

[2] “Mentan: Saya Berutang Budi”, Suara Pembaruan, 28 Januari 2008.

[3] “Soeharto Berjasa Besar terhadap Pembangunan Ekonomi?”, Kompas, 9 Juni 2011

[4] Majalah Padi, edisi 13 Tahun 2008

[5] Fadel Muhammad, “Nasionalisme Pangan Pak Harto”, Seputar Indonesia 30 Januari 2008.

[6] Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/70 - 1973/74

[7] http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/soeharto/mti/24/depthnews_07.shtml

[8] Fadel Muhammad, “Tantangan Pangan ke Depan”, Suara Karya 13 April 2011.

[9] http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompencapir

[10] Majalah Padi, edisi 13 Tahun 2008

[11] http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/soeharto/mti/24/depthnews_08.shtml

[12] http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/54-bapak-pembangunan-indonesia?showall=1

[13]---, “Saat Mencapai Swasembada Pangan”, http://www.soehartocenter.com/opini/review/data/swasembada.shtml

[14] Daud Sinjal, “Pak Harto dan Pertanian Padi”, Agrina 1 Februari 2008.

Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir (1907—1973)

dimuat di "Jurnal Diplomasi" 

terbitan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI

Vol. 3 No. 2 Juni 2011

Pasca-revolusi 25 Januari 2011, perhatian masyarakat internasional tertuju pada Mesir. Rubrik tokoh pada Jurnal Diplomasi edisi ini sengaja mengangkat Abdul Kahar Mudzakkir karena ia adalah salah satu generasi awal mahasiswa Indonesia di Mesir yang terinspirasi dan mencerap semangat pergerakan nasionalisme, meratakan jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir pertama kali, serta memiliki peran yang sangat signifikan bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Banyak orang merasa salah mengira bahwa Abdul Kahar Mudzakkir dengan Abdul Kahar Muzakar (pemimpin DII/TII di Sulawesi Selatan), tetapi memang hubungan kedua tokoh tersebut relatif dekat. Setelah tamat sekolah rakyat pada 1938, Kahar Muzakar (Palopo, 24 Maret 1921—3  Februari 1965)  dikirim orang tuanya ke Surakarta untuk belajar. Kahar yang dijuluki La Domeng (tukang main domino) ditambah namanya menjadi Abdul Kahar Muzakar (lelaki yang kuat) oleh gurunya Sulaeman Habib dengan mengambil dari nama Abdul Kahar Mudzakkir yang saat itu menjadi Direktur Mualimin Muhammadiyah.

A. Kahar Mudzakkir salah satu penyusun Piagam Jakarta

(1907—1973)

A.Kahar Muzakkar pemimpin DII/TII di Sulawesi Selatan

(1921—1965) 

Di antara sembilan orang pendiri bangsa (founding fathers) yang menyusun Piagam Jakarta, Abdul Kahar Mudzakkir adalah tokoh yang kurang dikenal publik hari ini, karena ia memilih mendermakan sebagian besar hidupnya pada dunia pendidikan tinggi Islam. Rubrik tokoh kali ini menampilkan Abdul Kahar Mudzakkir untuk menegaskan bahwa sejak dahulu Indonesia dan Mesir memiliki hubungan saling melengkapi, meskipun terpisah benua; meminjam istilah Dubes A.M. Fachir “jauh di mata, dekat di hati”. Sekaligus mengenang peran lulusan Mesir dalam membentuk dan merawat Republik Indonesia.[1]

 

Masa Kecil

Abdul Kahar Mudzakkir lahir di Gading, Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907. Ayahnya H. Mudzakkir adalah seorang pedagang terhormat di Kotagede dan Ibunya adalah puteri satu-satunya dari lima bersaudara keluarga H. Mukmin. Salah seorang saudara ibunya yaitu H. Masyhudi ikut membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kotagede. Selain itu, H. Masyhudi bersama-sama dengan Kyai Amir memprakarsai pembangunan Mesjid Perak. Sedangkan ayahnya H. Mudzakir membantu dana untuk pembangunan Mesjid Perak Kotagede.

Selain itu, Kahar adalah cicit dari Kyai Hasan Bashari, seorang guru agama dan pemimpin tarikat Satariyah, yang dikenal juga sebagai salah satu seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda 1825—1830. Dengan demikian, segala hal yang baik dari keluarganya telah membentuk pribadi Abdul Kahar Mudzakkir muda menjadi seorang yang tekun dan taat pada agama.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SD Muhammadiyah Selokraman Kotagede, Kahar melanjutkan ke Ponpes Gading dan Krapyak untuk memperdalam ilmu agama; dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren Jamsaren Solo sambil belajar di madrasah Mambaul Ulum.

 

Dari Kairo Bermula

             Bung Hatta menulis bahwa kemenangan diplomasi Indonesia dimulai dari Kairo (Hassan, 1980). Adalah Abdul Kahar Mudzakkir yang turut “meratakan jalan sebaik-baiknya” untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kali oleh Mesir pada 18 November 1946.[2]

           Pada 1924, Kahar, saat itu berusia 21 tahun, berangkat menunaikan ibadah haji, dengan maksud terus bermukim dan belajar di sana; tetapi perang yang berkecamuk di sana memaksanya pergi ke Mesir. Pada tahun 1925 ia berkirim surat kepada keluarganya bahwa ia sudah diterima menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar di Kairo. Kemudian untuk efektifas gerakan pelajar Indonesia di Kairo dalam menyongsong Indonesia merdeka, pada 1927, Abdul Kahar Mudzakkir pindah ke Universitas Darul Ulum di Kairo. Di tingkat kalangan terdidik pun, menurut catatan M. Dawam Rahardjo, Abdul Kahar Mudzakkir termasuk salah sedikit orang Indonesia yang mulai berkuliah dan mempopulerkan berkuliah di Mesir di kalangan pelajar Indonesia.

            Kahar tinggal di Kairo selama dua belas tahun dan menjadi aktivis berbagai organisasi. Ia bersahabat dengan Sayid Qutub (pengarang Tafsir Fi Dzilâl Al-Quran) dan aktif menjalin hubungan dengan Partai Wafd. Ia rajin menulis artikel di koran-koran Mesir seperti Al-Ahram, Al-Balagh dan Al-Hayat.[3]

           Pada 1931, Kahar diminta Mufti Besar Palestina, Sayid Amin Huseini untuk menghadiri Muktamar Islam Internasional di Palestina mewakili utusan dari Asia Tenggara. Kahar terlebih dulu menyurati Partai Syarikat Islam Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, Kahar berangkat ke Palestina dan tercatat sebagai peserta termuda, bahkan Ia terpilih sebagai Sekretaris Muktamar mendampingi Mufti Besar Palestina. Kesempatan baik itu dimanfaatkan Kahar untuk memperkenalkan Indonesia kepada para utusan dari negara-negara lain. Ia mendapat simpati dan sambutan dari para peserta Muktamar.[4]

            Pada 1933, Kahar ikut andil dalam pembentukan organisasi politik bernama Perhimpunan Indonesia Raya yang merupakan satu jaringan dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ia terpilih sebagai ketua Perhimpunan Indonesia Raya yang pertama. Ia kemudian mendirikan kantor berita “Indonesia Raya” guna membantu pergerakan Indonesia. Tuntutan Indonesia tersebut disiarkan oleh media masa di Timur Tengah dan semenjak itu gerakan mahasiswa Indonesia di Mesir semakin bersinar.[5]

Kahar Mudzakkir (duduk, kedua dari kiri) berfoto bersama pengurus Perhimpunan Indonesia Raya
(Repro: Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri)

        Aktivitas Kahar tidak berhenti sampai di situ. Pada 1936 Kahar ditunjuk oleh seorang pemimpin Palestina, Sayid Muhammad Ali Al Taher yang juga pemimpin koran Al-Tsaurah (pemberontakan) sebagai anggota redaksi koran tersebut.[6]

M. Rasjidi mengomentari aktivitas Kahar Mudzakkir selama di Kairo sebagai berikut:

“Pada periode tahun 1930-an di Kairo dan Timur Tengah, orang-orang mengenal dan bersimpati kepada Indonesia, karena aktivitas Abdul Kahar, sehingga Ia merupakan lambang atau personifikasi Indonesia di Timur Tengah. Dengan demikian_, sebelum ada orang yang menjadi duta, Abdul Kahar telah menjalankan tugas duta yang sebaik-baiknya.”¹¹⁶

Muhammadiyah dan Partai Islam Indonesia

Pada 1938, Kahar pulang ke Indonesia langsung menceburkan diri ke berbagai organisasi dakwah dan politik. Pertama-tama yang dimasukinya Muhammadiyah dan diangkat menjadi Direktur Mu’allimin, kemudian menjadi pengurus Majelis Pemuda dan Majelis PKU Muhammadiyah; tahun 1953 menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Pergerakan politik dilakukan melalui Partai Islam Indonesia bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M Rasyidi, KH. Mansoer, Prof. KH. Faried Ma’aroef, Mr. Kasmat Bahuwinangun, dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo.

Dalam bidang pemerintahan, Kahar pernah memasuki Jawatan Ekonomi Pemerintahan Militer (Kooti Zimu Kyoku Yogra), Pegawai Sipil Jawatan Siaran Radio Militer, Markas Besar Tentara sebagai komentator Luar Negeri bersama Muchtar Lubis, dan di Jawatan Kementerian Agama; semua itu dilaluinya sebagai pekerjaan dalam Pemerintahan Jepang di Indonesia. Mitshuo Nakamura dalam bukunya ”Bulan Sabit Muncul di Balik Pohon Beringin” (1983) menulis barangkali yang paling hebat gerakan Muhammadiyah pada masa pendudukan Jepang adalah munculnya Abdul Kahar Mudzakkir sebagai pegawai pemerintahan Jepang di daerah Yogyakarta, kemudian sebagai wakil kepala Kantor Urusan Agama Pusat di Jakarta.

 

Penyusun Piagam Jakarta

Lewat aktivitas organisasi dan politiknya, nama Abdul Kahar Mudzakkir semakin berkibar, hingga pada 1945 ia menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junby Cosakai/BPUPKI). Kontribusi Kahar signifikan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah keterlibatannya secara aktif dalam BPUPKI pada 1945, serta ikut memancangkan tonggak sejarah dalam proses perumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta.

Sidang BPUPKI

BPUPKI merupakan badan bentukan Jepang yang dibentuk pada 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso. BPUPKI mengadakan rapat-rapat di gedung Chuo Sangi In (pada masa Belanda disebut gedung Volksraad) di Jalan Taman Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila)

Dalam sidang BPUPKI, Abdul Kahar Mudzakkir(Muhammadiyah) dan Abdul Wahid Hasjim (NU) gencar mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Meskipun wakil golongan Islam hanya 15 orang, golongan Islam berhadapan dengan kelompok nasionalis seperti Soekarno dan Hatta, yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai upaya untuk mencapai konsensus, Badan membentuk  panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang wakil dari masing-masing golongan untuk membicarakan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Indonesia merdeka, terdiri dari Soekarno (ketua), Moh. Hatta, Achmad Soebardjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wahid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso,  dan Haji Agus Salim. Pada sidang 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil melahirkan Piagam Jakarta yang merupakan ruh dan naskah otentik Pembukaan UUD 45. 

Kontroversi seputar Piagam Jakarta membuka perdebatan sengit sehingga akhirnya tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh Abdul Kahar Mudzakkir dan Abdul Wahid Hasjim (ayah dari Gus Dur) menunjukkan kebesarannya hatinya untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara demi mempertahankan keutuhan Indonesia. Maka dari itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara, ketika menjadi Menteri Agama era 80-an  menyatakan bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam kepada bangsa dan negara Indonesia.

 

Pendiri Universitas Islam Indonesia

Dalam negara Indonesia merdeka, Abdul Kahar Mudzakkir pernah menjadi Wakil Kepala Kementerian Agama. Sebenarnya, ia dapat menduduki jabatan politik lebih tinggi, tetapi Kahar lebih memilih mengabdikan dirinya untuk mendirikan dan mengembangkan perguruan tinggi Islam. Sejak tahun 1945, Kahar mencurahkan seluruh tenaganya pada Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 1364 H) di Jakarta dan terpilih menjadi Rektor Magnificus yang pertama.

Lambang Universitas Islam Indonesia

Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir bersama tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Moh. Hatta, Moh. Natsir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, berniat menjadikan STI sebagai basis pengembangan pendidikan masyarakat pribumi yang bercorak nasional dan Islamis serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa, di samping perguruan tinggi milik Belanda, seperti Technische Hoogeschool (Institut Teknologi Bandung) dan Recht Hoogeschool di Jakarta dan Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor. Kesetiaan Kahar Mudzakkir pada cita-cita perjuangan UII telah dibuktikan sejarah. Ia pernah menyelenggarakan Dies Natalis UII ke-4 sambil bergerilya melawan Belanda di desa Tegalayung, Bantul.

Seiring hijrahnya ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta, maka STI pun hijrah dan diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno pada 10 April 1946 (27 Rajab 1365 H) di nDalem Pangulon Yogyakarta. Untuk peningkatan peran dalam perjuangan, maka STI yang kala itu menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam, diubah menjadi Universitas Islam Indonesia pada 1947. Bung Hatta dalam pidato peresmian UII kala itu menggariskan …di Sekolah Tinggi Islam ini akan bertemu agama (religion) dengan ilmu (science) dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat....

Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir menjadi Rektor Magnificus/Presiden UII terhitung pada periode 1945—1948 dan 1948—1960 atau selama 15 tahun. Pada 1960 digantikan oleh Mr. Kasmat Bahuwinangun dan ia sendiri terjun ke Fakultas Hukum UII untuk menjadi dekan. Selama kurang lebih 1960—1973 ia menjadi Dekan Fakultas Hukum sampai hari wafatnya.

 

Penutup

Hingga akhir hayatnya, Abdul Kahar Mudzakkir dikenal sebagai pribadi yang sederhana, bersahaja, dan menghormati orang lain. Sebuah kisah ditulis di majalah Panji Masyarakat yang terbit 15 Januari 1974 memuat kisah kesederhaan Abdul Kahar Muzakkir. Demi memuliakan tamu (ta’dhimudl dloif) yang datang tiba-tiba, Kahar memasak sendiri dan membagi nasi yang tersedia di rumahnya untuk enam orang tamu, sementara Kahar dan Wardan (tetangga Kahar/penutur kisah ini) makan kerak nasi. Jadilah makan malam bersama tamu selesai dengan aman.

Kiprahnya di UII menunjukan bahwa Kahar adalah seorang yang tulus dalam berjuang, pengabdian, dan beribadah, seperti yang tertera dalam statuta UII. Ia tidak canggung menjadi Dekan FH UII, jabatan yang lebih rendah dari Rektor pada tahun 1960—1963.

Jarang tokoh Indonesia yang memiliki spektrum pengabdian yang seluas Abdul Kahar Mudzakkir dalam bidang pergerakan nasionalisme di luar negeri, partai politik, menyusun dasar negara Indonesia, dan jasanya pada dunia pendidikan tinggi di Tanah Air. Ia meninggal pada tanggal 2 Desember 1973 dengan memberikan banyak warna kenangan bagi masyarakat Yogyakarta, UII, Muhammadiyah, dan bangsa Indonesia.***

---

[1] Fachir, A. M. (ed). Jauh di Mata Dekat di Hati: Potret Hubungan Indonesia Mesir. Kairo: KBRI Kairo, 2010

[2] Hassan, M. Zein. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Bulan Bintang, 1986

[3] Abaza, Mona. Islamic Education Perception and Exchange: Indonesia Students in Cairo. Paris: Cahier d'Archipel 23, 1994, hal. 78—79.

[4] Tashadi, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Jakarta: Depdikbud, 1986, hal. 20

[5] Ibid

[6] Tashadi, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Jakarta: Depdikbud, 1986, hal. 19