dimuat di "Jurnal Diplomasi"

terbitan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI

Vol. 3 No. 3 September 2011

Mendengar istilah ketahanan pangan, maka salah satu yang muncul dalam ingatan kita adalah swasembada beras pada masa Orde Baru; beserta gambar Presiden Soeharto dan Bu Tien sedang tersenyum dan mengangkat padi saat panen raya di layar kaca TVRI. Presiden Soeharto dan segala kontroversi yang menyelimutinya, sejarah mencatat Pak Harto adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Indonesia pada masanya.

Pak Harto dan Bu Tien sewaktu panen raya hasil produksi padi dengan sistem supra insus

Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto (EYD: Suharto) lahir di dusun Kemusuk, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun. Presiden Indonesia terlama ini (1967—1998) sering dijuluki “The Smiling General” karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan. Soeharto tumbuh dan besar di keluarga dan lingkungan petani. Semasa kecil dan tinggal bersama pamannya, nampak bakat dan kegemaran Soeharto dalam bidang pertanian. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian.[1]

Pendapat tokoh tentang program pertanian Soeharto

Keunggulan program ketahanan pangan pada masa kepemimpinan Pak Harto diakui oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono (2004—2009) dengan banyak mengadopsi program-program semasa Orde Baru. Anton mengaku, merasa berutang budi kepada Soeharto karena tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertanian saat ini hanya menyatukan kembali puing-puing yang berserakan yang telah dibangun Soeharto. "Bangunan kokoh itu terserak akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi di negeri ini. Namun, tugas saya membangun pertanian terasa lebih ringan jika dibandingkan dengan harus membangun dari nol. Beliau telah meletakkan dasar-dasar pembangunan pertanian yang benar. Banyak program beliau yang bagus dan saya lanjutkan," ujar Anton.

Menurut Anton, setelah era Soeharto, hampir tidak ada pembangunan waduk-waduk besar. Soeharto juga membangun infrastruktur perbenihan, pengamatan, dan pengendalian hama. Banyak peninggalan Presiden Kedua RI itu yang sangat bermanfaat bagi pembangunan pertanian selanjutnya. "Saya kagum terhadap beliau yang sangat paham masalah-masalah pertanian sehingga saya tidak ragu menyebut beliau Bapak Pembangunan Pertanian Indonesia," ujar Anton.

Menguatkan pendapat Anton, Menteri Pertanian Prof Bungaran Saragih (2001—2004), mengatakan, Soeharto menempatkan upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok tanpa harus impor, sebagai fokus pembangunan di masa pemerintahannya. "Waktu itu, ada tekad yang kuat dari pemerintah untuk berswasembada beras," ujar Bungaran.

Pada masa Soeharto, selain tekad yang kuat juga dikembangkan kebijakan dan penerapan program yang tepat dan konsisten. "Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang akan menjalankan program-program tersebut," ujar Bungaran.

Selanjutnya, setelah memiliki tekad, kebijakan, program, dan organisisasi pelaksana dari pusat hingga ke daerah, Soeharto menyediakan sumber daya manusia, yang relatif lebih pintar dengan menghasilkan sarjana-sarjana pertanian yang akan diterjunkan melaksanakan dan mendukung program tersebut, baik di lapangan maupun di lembaga-lembaga penelitian dan kampus. Soeharto juga menyediakan sumber dana yang besar untuk menyukseskan program menuju swasembada pangan.

Soeharto juga sukses memobilisasi masyarakat, terutama petani untuk bersama-sama meningkatkan produksi pertanian. "Kita beruntung saat itu mendapatkan benih unggul melalui program revolusi hijau saat itu. Soeharto menangkap revolusi hijau dengan tekad, dirumuskan dan dituangkan dalam kebijakan dan program, dicetak melalui institusi, kemudian disediakan SDM dan dana serta mobilisasi masyarakat petani," ujar Bungaran.[2]

Menyerahkan bibit unggul kepada para pertani di daerah pertanian tadah hujan.

Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla (2004—2009) juga menilai Presiden Soeharto juga berjasa sangat besar di bidang pembangunan ekonomi dan pertanian karena mampu menurunkan tingkat inflasi dari 650 persen menjadi 12 persen dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya. Selain itu, almarhum Soeharto semasa menjabat Presiden RI juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, yang sampai saat ini belum ada presiden yang mampu menandinginya.

“Itulah sumbangan terbesar dalam pembangunan ekonomi, selain membuat Indonesia ini dapat berswasembada pangan karena belum ada presiden yang dapat membangun saluran irigasi pertanian sebesar yang dibangun Pak Harto,” kata Kalla.[3]

Program Pertanian era Soeharto

Mengawali masa pemerintahannya pada tahun 1966, Presiden Soeharto memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Hal ini ditempuh karena kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi prahara sekaligus pemantik munculnya konflik dan krisis politik yang melanda Indonesia yang masih belia saat itu. [4]

Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat pada awal pemerintahannya, langkah darurat yang diambil adalah membuka keran impor beras dan mencari bantuan luar negeri untuk impor beras. Setelah kepercayaan diraih, stabilitas teraih. Pak Harto mulai melakukan revitalisasi sektor pertanian dan mendirikan Bulog sebagai penyangga harga beras agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pada awal 1970-an, ketika minyak dijadikan senjata diplomasi oleh negara-negara Timur Tengah dalam menekan Amerika dan Eropa agar lebih fair dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya di Timur Tengah, Indonesia kebagian rezeki minyak akibat kenaikan harga yang cukup signifikan. Rezeki minyak ini dimanfaatkan dengan saksama oleh Pak Harto untuk membangun sektor pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian. Sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi dibangun. Bendungan Karang Kates di Jawa Timur, Waduk Mrica, Gajah Mungkur dan Kedung Ombo di Jawa Tengah, Bendungan Riam Kanan dan Riam Kiwo di Kalimantan, Bendungan Asahan di Sumatra, jalan-jalan pedesaan diperbaiki, juga program listrik masuk desa.[5]

Bendungan Asahan di Sumatera Utara

Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasemabda pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Di dalam Pelita I Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras.

“Peningkatan produksi pangan bertudjuan agar Indonesia dalam waktu lima tahun jang akan datang tidak usah mengimpor beras lagi. Tudjuan lain ialah memperbaiki mutu gizi pola konsumsi manusia Indonesia melalui peningkatan produksi pangan jang mengandung protein chewani dan nabati, terutama ikan dan katjang-katjangan. Akibat positif dari peningkatan produksi beras ialah bahwa lambat-laun tidak perlu lagi mengimpor pangan, sehingga dengan demikian devisa jang langka itu dapat digunakan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku jang diperlukan untukpembangunan sektor-sektor lain, terutama sektor indus-tri. Selandjutnja, peningkatan produksi pangan akan meningkat-kan pendapatan petani-petani pangan. Ini akan meningkatkan taraf penghidupan para petani jang telah sekian lamanja hidup dalam serba kesengsaraan dan kemiskinan.”[6]

Pada masa pemerintahan Pak Harto juga dikembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW), hingga berbagai bentuk kerjasama antar lembaga yang terkait penyediaan sarana prasaran yang mendukung pertanian seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk.

Penyediaan sarana penunjang, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan.[7] Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun. Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.[8]

Teknologi pertanian diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu program pertanian Orde Baru yang khas, karena menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau Presiden Soeharto langsung. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat[9] pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah.

Presiden Soeharto berdialog dengan petani teladan di Istana Negara

Swasembada Beras

Program kerja pertanian Pak Harto berbuah prestasi. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun 1969 Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras, sementara pada 1984, bisa mencapai 25,8 juta ton beras.[10]

Pak Harto sedang memeriksa persediaan beras di gudang Bulog

Kesuksesan ini mengantarkan Pak Harto diundang berpidato di depan Konferensi ke-23 FAO (Food and Agriculture Organization) /Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia), di Roma, Italia, 14 November 1985.

Pak Harto berpidato di FAO, Roma, Italia, 1985

Pernyataan penting Pak Harto yang ditujukan kepada negara-negara maju anggota FAO bahwa selain bantuan pangan, yang paling penting adalah kelancaran ekspor komoditi pertanian dari negara-negara yang sedang membangun ke negara-negara industri maju. Ekspor pertanian bukan semata-mata untuk meningkatkan devisa, tetapi lebih dari itu, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.[11]

Pada kesempatan itu juga memperkenalkan seorang petani andalan asal Tajur, Bogor yang ikut dalam rombongannya dan menyerahkan bantuan satu juta ton gabah— sumbangan dari para petani Indonesia—untuk disampaikan kepada rakyat di negara-negara Afrika yang menderita kelaparan. “Jika pembangunan di bidang pangan ini dinilai berhasil maka itu merupakan ‘kerja raksasa’ dari seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden Soeharto di dalam pidatonya di depan wakil-wakil dari 165 negara anggota FAO.[12]

Pak Harto meninjau sistem penyimpanan beras kedap udara

untuk masa jangka panjang.

Atas keberhasilan swasembada pangan ini, Juli 1986, Direktur Jenderal FAO, Eddouard Saouma menyebut Soeharto sebagai lambang perkembangan pertanian Internasional, tiba di Jakarta untuk menyerahkan penghargaan berupa medali emas FAO. Medali yang terdiri dari dua jenis, yakni yang berukuran kecil dan satunya lebih besar, berukiran timbul bergambar Soeharto dengan tulisan "President Soeharto Indonesia” dan sisi lain bergambar seorang petani yang sedang menanam padi, bertuliskan “From Rice Imoprter to Self-Sufficiency”.

Pada tahap pertama, medali itu dicetak dalam jumlah cukup banyak yang terbuat dari emas, perak dan perunggu. Pencetakan berikutnya untuk dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk membantu negara-negara yang sedang kelaparan, selain juga untuk aktivitas FAO dan negara-negara yang membutuhkan bantuan FAO.[13] Prestasi ini, sampai sekarang, kerap kali masih dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah di bidang pertanian.

Menerima koin penghargaan dari Dirjen FAO Edouard Saouma

Meski berkilauan prestasi dan bertaburan pujian, tentu swasembada beras pada masa Pak Harto tidak lepas dari kritik. Revolusi pertanian Soeharto digerakkan dengan sistem komando dan menerapkan diskriminasi dan intimidasi. Diskriminasi meminggirkan padi tradisional dan menggantinya dengan jenis yang kurang gurih pulen, tapi bulirnya lebih berlimpah dan waktu tanam lebih pendek. Maka dari itu, dalam setahun bisa panen dua hingga tiga kali. Mereka yang menolak ikut Inmas dan Bimas (juga program KB) bisa kena intimidasi aparat dengan tuduhan “tidak bersih lingkungan”. Menurut para ahli, kebijakan diskriminatifnya yang sengaja mengabaikan diversifikasi juga menjadi andil keterpurukan ketahanan pangan hingga saat ini. Soeharto mengonstruksikan beras sebagai budaya kelas satu, dan menempatkan bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi, ketela, sagu, sebagai inferior.[14]

Namun bagaimana pun, tidak bisa lekang dari potret ingatan kita betapa riang dan berseri-serinya wajah Pak Harto manakala berada di tengah-tengah petani dan masyarakat desa. Di situ ia begitu manusiawi, jauh dari gambaran seorang diktator. Kesan yang juga masih melekat adalah kepemimpinannya yang tidak bimbang dan ragu. Sekali diberi wewenang memimpin, ia menjalankannya dengan lugas dan tuntas. Dengan pengecualian dominasi berasnya dan KKN anak-anaknya di sektor pertanian, kita pantas mengagumi Pak Harto sebagai jenderal yang berhasil membangun ketahanan pangan, yang menjalankan kepemimpinannya di sektor itu sama efektifnya seperti ia memulihkan kestabilan politik dan keamanan.***